Bus ALS Tewaskan 18 Orang – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kecelakaan maut Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Musi Rawas Utara , Sumatra Selatan, yang menewaskan 18 orang memicu sorotan tajam DPR RI terhadap sistem pengawasan transportasi darat di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto , menilai tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan indikasi lemahnya pengawasan administrasi dan operasional angkutan umum. “Ini sangat memprihatinkan.
Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya,” ujar Edi Purwanto , dikutip Minggu (10/5/2026). Ia juga menyoroti munculnya dugaan penggunaan pelat nomor palsu pada kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. “Bahkan, muncul dugaan penggunaan plat nomor palsu.
Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan,” tegasnya. Menurut Edi, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih dapat mengangkut penumpang antarkota, maka terdapat rantai pengawasan yang dinilai gagal berjalan secara efektif. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
“Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan,” ujarnya. Dua WNA Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Tewas Tertimbun Pasir Jalan Rusak Disorot TARIF PENYEBERANGAN – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto memberikan tanggapan soal tarif penyeberangan.
(Handout/IST) Selain persoalan administrasi kendaraan, Edi turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi faktor pemicu kecelakaan setelah bus disebut berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan. “Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua.
Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut,” katanya. Ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab terkait status jalan rusak.
“Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan,” ujar Edi. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan. “Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak.
Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah,” tutupnya. Jumlah Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Muratara 18 Orang: Ada Jenazah Menempel, Diduga Anak Kecil Kronologi: 18 Orang Meninggal TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kecelakaan maut Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Musi Rawas Utara , Sumatra Selatan, yang menewaskan 18 orang memicu sorotan tajam DPR RI terhadap sistem pengawasan transportasi darat di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto , menilai tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan indikasi lemahnya pengawasan administrasi dan operasional angkutan umum. “Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya,” ujar Edi Purwanto , dikutip Minggu (10/5/2026).
Ia juga menyoroti munculnya dugaan penggunaan pelat nomor palsu pada kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. “Bahkan, muncul dugaan penggunaan plat nomor palsu. Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan,” tegasnya.
Menurut Edi, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih dapat mengangkut penumpang antarkota, maka terdapat rantai pengawasan yang dinilai gagal berjalan secara efektif. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi. “Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran.
Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan,” ujarnya. Dua WNA Korban Erupsi Gunung Dukono Ditemukan Tewas Tertimbun Pasir Selain persoalan administrasi kendaraan, Edi turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi faktor pemicu kecelakaan setelah bus disebut berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
“Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab terkait status jalan rusak. “Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan,” ujar Edi. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan.
“Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah,” tutupnya.
Jumlah Korban Tewas Kecelakaan Bus ALS di Muratara 18 Orang: Ada Jenazah Menempel, Diduga Anak Kecil
