Key Strategy: Daniel Johan Peringatkan PP Ekspor Satu Pintu Bukan Ajang Korupsi
Key Strategy – Jakarta – Anggota Komisi V DPR, Daniel Johan, menyoroti pentingnya pengelolaan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) satu pintu. Ia menegaskan bahwa PP ini perlu diterapkan secara transparan dan efektif agar tidak menjadi celah bagi praktik korupsi. Prabowo Subianto, sebagai Presiden, mengeluarkan PP tersebut sebagai upaya memperkuat tata niaga ekspor, khususnya untuk komoditas seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara, yang menjadi tulang punggung devisa negara.
“PP ekspor satu pintu harus menjadi salah satu key strategy dalam mengelola kebijakan perekonomian. Jika tidak disertai kehati-hatian dan pengawasan ketat, maka kebijakan ini bisa jadi bentuk rente yang merugikan rakyat,” ujar Daniel Johan dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Daniel Johan mengingatkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh hanya berupa regulasi formal. Ia menekankan bahwa penerapan harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. “Key strategy dalam kebijakan ini adalah memastikan BUMN yang ditunjuk benar-benar siap menjalankan fungsi pemerintah, bukan sekadar menjalankan peran sebagai agen korupsi,” tambahnya.
Potensi Risiko Jika PP Ekspor Tidak Dikelola dengan Baik
Dalam pandangan Daniel, kebijakan ekspor satu pintu bisa memberikan dampak besar jika tidak dipantau secara berkala. Ia menyebutkan bahwa dengan hanya menyediakan satu jalur, ada kemungkinan monopoli harga terjadi. “Jika BUMN mengambil keuntungan berlebihan dari penjualan CPO atau batu bara, maka petani dan produsen lokal akan kewalahan. Ini bisa mengakibatkan kenaikan inflasi dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” jelasnya.
“Key strategy dalam kebijakan ini adalah melibatkan pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja BUMN. Jika tidak, kita bisa mengulangi kegagalan dari masa lalu,” papar Daniel. Ia mengingatkan bahwa beberapa skema ekspor sebelumnya justru menciptakan rente yang menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat umum justru merasa dirugikan.
Peran BUMN dalam Ekspor dan Tantangan Implementasi
Daniel Johan juga menekankan bahwa BUMN memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ekspor berjalan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan organisasi dan kebijakan internal BUMN harus diuji sebelum kebijakan resmi dijalankan. “Key strategy pemerintah adalah memastikan BUMN memiliki sistem manajemen yang tangguh, bukan hanya prosedur yang kaku,” tambahnya.
Menurut Daniel, BUMN perlu dibekali dengan data yang akurat dan rencana cadangan jika terjadi gangguan. “Jika ada halangan dari luar, seperti krisis ekonomi atau perubahan harga internasional, maka BUMN harus siap beradaptasi. Jika tidak, risiko ekonomi akan terus mengancam,” jelasnya. Ia juga mengkritik kebijakan yang hanya dibuat untuk mengisi waktu tanpa konsep jangka panjang.
Dalam upaya memperkuat key strategy ini, Daniel menyarankan pemerintah menciptakan mekanisme monitoring yang independen. Ia mengusulkan bahwa ada perlu adanya komite penilaian eksternal yang mampu mengevaluasi kinerja BUMN secara objektif. “Key strategy paling efektif adalah transparansi dan akuntabilitas, karena ini yang menentukan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu,” pungkasnya.
