Latest Program: Rhenald Kasali: Kriminalisasi Bisnis Hambat Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Latest Program – Dalam program terbaru, Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia (UI) serta praktisi bisnis, mengingatkan bahwa kebijakan hukum yang terlalu ketat terhadap keputusan bisnis dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Ia menyoroti risiko ini dalam acara diseminasi bertajuk “Mengurai Batas Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Keputusan Bisnis” yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Depok, Selasa (26 Mei 2026). Menurut Kasali, kebijakan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan pengusaha, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengambil risiko strategis yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kehilangan Kepercayaan dalam Investasi
Kasali menegaskan bahwa penegakan hukum yang berlebihan terhadap keputusan bisnis bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan investor dalam mengalokasikan dana. Dalam program terbaru ini, ia menyoroti bahwa investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai jika eksekutif perusahaan takut mengambil keputusan karena takut dihukum. “Dalam bisnis modern, risiko adalah bagian dari proses. Jika kita tidak memberikan ruang bagi para pengusaha untuk mengambil keputusan, maka kita akan kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa dalam Latest Program, pengusaha perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung inovasi.
Menurut Kasali, hambatan hukum ini juga memengaruhi pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha. Banyak perusahaan mulai memilih pendekatan konservatif untuk menghindari risiko penegakan hukum, terutama dalam investasi besar yang melibatkan proses bisnis kompleks. Dalam program terbaru, ia menyebutkan bahwa hal ini bisa mengurangi daya saing bisnis Indonesia, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. “Kalau kita terus menghukum keputusan bisnis, maka akan ada banyak yang ragu untuk berinvestasi, terutama di sektor yang membutuhkan risiko tinggi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ujarnya.
Balance antara Pidana dan Kepastian Hukum
Dalam program terbaru, Rhenald Kasali menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian hukum dalam menghadapi keputusan bisnis. Ia mengatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi jangan sampai keputusan bisnis yang seharusnya jadi bagian dari inovasi dihukum hanya karena prosesnya terlihat rumit. “Kita perlu membedakan antara niat jahat dan keputusan strategis. Dalam Latest Program, mereka yang membuat keputusan bisnis harus diberikan ruang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan kepastian hukum yang memadai,” terangnya.
Kasali juga mengingatkan bahwa proses bisnis yang terjadi dalam industri yang berkembang perlu dipahami konteksnya. “Banyak hal dalam bisnis bisa terlihat tidak wajar di mata publik, tapi itu bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita harus cari Latest Program yang tepat agar tidak menghukum pengusaha secara berlebihan,” tambahnya. Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih terarah, seperti mengejar korupsi, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan jabatan, bukan sekadar keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan standar publik.
Program terbaru ini juga memberikan gambaran tentang dampak kriminalisasi bisnis terhadap sektor-sektor utama perekonomian. Kasali menyebutkan bahwa dalam kondisi perekonomian yang saat ini membutuhkan inovasi dan pengambilan risiko, kebijakan hukum yang terlalu ketat akan menghambat pergerakan investasi dan kreativitas pengusaha. “Pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak bisa tercapai tanpa risiko yang diambil oleh pengusaha. Jadi, dalam Latest Program, kita perlu memastikan bahwa kebijakan hukum tidak menghalangi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.
