Special Plan: TNI dan Komcad Bukan Alat Hadapi Demo Mahasiswa
Special Plan – Dalam rangka menegaskan pendirian Special Plan, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penggunaan TNI dan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai alat untuk menangkal aksi demo mahasiswa. Special Plan ini dianggap sebagai strategi yang mengalihkan peran militer sebagai penjaga keamanan menjadi penekan kekuasaan sipil. Pada 12 Juni 2025, Kementerian Pertahanan memerintahkan penggerakan Komcad sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kementerian, yang disebut-sebut sebagai langkah untuk meredam ketegangan akibat aksi unjuk keberatan mahasiswa. Koalisi menilai tindakan tersebut tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Mobilisasi Militer Dalam Konteks Demokrasi
Special Plan memperkuat argumen Koalisi bahwa TNI dan Komcad seharusnya digunakan hanya dalam kondisi darurat militer atau ancaman serius terhadap keselamatan nasional. Pada 12 Juni 2025, aksi unjuk keberatan mahasiswa yang berlangsung damai justru diikuti dengan pengerahan pasukan yang dianggap berlebihan. Koalisi menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam situasi seperti ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. “Mobilisasi Komcad harus sesuai dengan parameter yang jelas dan tidak dijadikan alat untuk mengatasi protes rakyat,” ujar Koalisi dalam pernyataan resmi.
Dalam Special Plan ini, Koalisi juga mempertanyakan urgensi penggunaan Komcad di tengah situasi yang stabil. Mereka mengingatkan bahwa TNI dan Polri, sebagai institusi keamanan utama, telah mampu menjalankan tugasnya tanpa perlu mengandalkan cadangan. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih menggunakan militer sebagai alat politik, bukan untuk menjaga keamanan secara objektif,” tambah pernyataan mereka.
Legalitas dan Sejarah Penggunaan Komcad
Koalisi menyoroti ketidaksesuaian penggunaan Komcad dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (UU PSDN). Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dapat menyatakan mobilisasi hanya jika seluruh atau sebagian wilayah Indonesia berada dalam keadaan darurat militer atau perang. Pasal 63 ayat (2) juga memerlukan persetujuan DPR sebelum penggunaan Komcad. “Pada 12 Juni 2025, kondisi Indonesia belum mencapai kriteria tersebut, sehingga mobilisasi ini dianggap tidak sah secara hukum,” jelas Koalisi.
Mereka juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia pernah mengalami situasi pengerahan pasukan tanpa otorisasi resmi, yang berujung pada dugaan upaya makar. Dalam Special Plan, Koalisi menganggap penggunaan Komcad saat ini sebagai bagian dari upaya mengendalikan situasi melalui kekuasaan militer. “Ini membahayakan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi kita,” tambah mereka.
Impak pada Konsensus Sipil
Dalam Special Plan, Koalisi berargumen bahwa aksi demo mahasiswa bukan ancaman keamanan, melainkan bentuk ekspresi kehendak rakyat. Mereka menilai pengerahan Komcad dapat mengurangi ruang partisipasi sipil dalam proses politik. “Mobilisasi militer di tengah keadaan damai justru memicu perpecahan dan mengabaikan dialog antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Koalisi.
Mereka juga menyoroti bahwa Komcad terdiri dari warga sipil yang bekerja sebagai aparatur negara, bukan prajurit aktif. Pemakaian kekuasaan mereka untuk menekan aksi demonstrasi dianggap melanggar prinsip kesetaraan dalam sistem demokrasi. “Dengan Special Plan ini, pemerintah memberikan ruang bagi militer untuk mengambil peran yang seharusnya menjadi tugas sipil,” tambah mereka.
Koalisi mengecam kebijakan pemerintah yang mengubah fungsi Komcad menjadi alat tekanan politik. Mereka menilai ini adalah bentuk penyimpangan dari konstitusi dan mengancam kebebasan berekspresi masyarakat. “Pendirian Special Plan yang menggunakan Komcad untuk menghadapi demo mahasiswa menunjukkan dominasi kekuasaan militer dalam politik nasional,” jelas pernyataan mereka.
Dalam upaya meningkatkan Special Plan, Koalisi menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan Komcad. Mereka menegaskan bahwa keputusan ini harus didasarkan pada kesepakatan lembaga yang berwenang dan dengan pertimbangan kepentingan publik. “Kami meminta pemerintah untuk kembali ke prinsip demokrasi, bukan mengubah sistem keamanan menjadi alat politik,” tutup pernyataan Koalisi.
