Rencana Khusus: Pembangunan Gereja Ditolak Meski Sudah Memenuhi Syarat, Solo Tidak Masuk 10 Besar Kota Toleran
Special Plan – Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kota Solo kembali menjadi sorotan setelah rencana pembangunan gereja di RT 04 RW 07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, menemui penolakan dari warga pada Kamis (11/6/2026). Meski pihak pendiri gereja telah memperoleh izin pendirian tempat ibadah beberapa tahun silam, keluhan masyarakat terus berlanjut. Kebijakan ini menjadi bagian dari Special Plan yang diusung Pemerintah Kota Solo untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan ramah terhadap berbagai agama.
Penolakan Warga Banyuanyar
Menurut Lurah Banyuanyar, Legiyanto, penolakan warga terhadap pembangunan gereja disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, jumlah penduduk non-Muslim di sekitar lokasi hanya terdiri dari dua keluarga (2 KK) dari total 70-an KK. Kedua, jarak gereja ke masjid yang terdekat mencapai 10 meter, dinilai tidak cukup jauh untuk mencegah konflik antaragama. “Masalah utamanya adalah jumlah warga non-Muslim yang masih sedikit, serta letak fisik gereja yang dekat dengan masjid,” terangnya saat diwawancara Jumat (12/6/2026).
“Kami khawatir jika gereja dibangun di sini, akan memicu ketegangan antarwarga karena jarak yang dekat dan jumlah pengikut agama lain yang terbatas,” jelas Legiyanto.
Dalam Special Plan yang diusung, Pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk memastikan setiap tempat ibadah memiliki akomodasi yang memadai. Namun, penolakan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman warga setempat. Legiyanto menambahkan, keberatan warga bukan sekadar keluhan, tetapi juga kebutuhan untuk mengevaluasi ulang rencana pembangunan tersebut.
Kementerian Agama: Hak Warga untuk Berpartisipasi
Kasubbag TU Kementerian Agama (Kemenag) Surakarta, Bagus Sigit Setiawan, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan pendirian tempat ibadah selama memenuhi aturan. “Special Plan ini adalah bagian dari upaya mempercepat izin pendirian tempat ibadah, tetapi pemerintah daerah tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka,” jelas Bagus saat dihubungi Jumat (12/6/2026).
“Jika ada warga yang tidak setuju, mereka bisa mengajukan keberatan. Kami akan memfasilitasi proses tersebut agar semua pihak merasa terwakili,” tambah Bagus Sigit.
Menurutnya, izin pendirian gereja tidak hanya diperiksa dari segi teknis, tetapi juga melibatkan dialog dengan warga sekitar. “Special Plan ini berupaya mengurangi proses yang berbelit, tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Konflik dalam Rangka Special Plan
Penolakan warga Banyuanyar terhadap Special Plan ini memicu diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara hak beragama dan kepentingan komunitas. Meski izin sudah dikeluarkan, keberatan dari warga menunjukkan bahwa Special Plan perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dalam Special Plan, Pemkot Solo juga memprioritaskan pengembangan tempat ibadah lainnya, seperti masjid dan vihara, sebagai upaya meningkatkan kota yang toleran.
“Kita tidak ingin Special Plan ini hanya menjadi alasan untuk mengabaikan keberatan masyarakat. Semua pihak harus terlibat dalam proses ini,” kata seorang warga Banyuanyar.
Bahkan, penolakan ini juga menjadi refleksi terhadap kinerja Pemkot Solo dalam Special Plan kota toleran. Meski Solo masuk dalam daftar kota yang dinilai toleran, penolakan terhadap gereja mengisyaratkan adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah dan keharmonisan masyarakat lokal. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk mengevaluasi ulang mekanisme Special Plan agar lebih merata dalam penyelenggaraan tempat ibadah.
Langkah Selanjutnya dalam Special Plan
Dalam rangka mencegah konflik yang lebih besar, Pemkot Solo berencana melakukan dialog lebih intensif dengan warga Banyuanyar. Selain itu, Special Plan juga akan melibatkan dinas terkait untuk meninjau kembali lokasi gereja. “Kami akan melibatkan Satgas Damai Cartenz sebagai pihak ketiga untuk memastikan semua pihak merasa aman,” kata Legiyanto.
“Kami ingin Special Plan ini tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen kota Solo untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis,” tambahnya.
Dengan Special Plan yang sedang dijalankan, Pemkot Solo berharap masyarakat bisa lebih terlibat dalam proses pembangunan tempat ibadah. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada kesadaran warga untuk memahami manfaat dari pembangunan gereja, sekaligus keberanian pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal.
Perspective Masyarakat dan Dinamika Special Plan
Menurut warga setempat, penolakan ini tidak hanya tentang izin, tetapi juga tentang kesadaran akan dampak sosial dari pembangunan gereja. “Kami ingin Special Plan ini bisa menjawab kekhawatiran kami, bukan sekadar mengabaikannya,” kata salah satu warga Banyuanyar. Ia menambahkan, jika perencanaan tidak transparan, maka keberagaman akan terancam.
“Special Plan harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan alat untuk menutupi ketidakpuasan warga,” ujar warga lainnya.
Pembangunan gereja di Banyuanyar juga menjadi contoh kasus penting dalam Special Plan kota toleran. Meski izin sudah diberikan, keberhasilan program ini akan terukur dari tingkat kepuasan masyarakat. Dengan adanya Special Plan, Pemkot Solo berharap bisa menciptakan lingkungan beragama yang lebih damai dan inklusif, meski mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan ekspektasi semua pihak.
