Trubus: Ego Sektoral Hambat Penanganan Korupsi, Sinergi Diperlukan
Beritahitam.com – Jakarta, 24 Juli 2026 – Prof. Dr. Trubus Rahardiansah kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam memberantas korupsi. Dalam sebuah forum dialog yang diselenggarakan Jakarta Journalist Center, ia menyoroti bagaimana ego sektoral menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, ia menjelaskan bahwa budaya kerja yang terpisah-pisah masih menjadi masalah mendasar.
Acara dengan tema “Sinergitas TNI-Polri-Kejaksaan dalam Mewujudkan Asta Cita” ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka. Selain Trubus, hadir Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua IPW serta Ngasiman Djoyonegoro, pakar keamanan dan intelijen dari CISS. Mereka membahas strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui koordinasi yang lebih baik.
Masalah Mendasar dalam Sistem Hukum
Menurut Trubus, masyarakat sering kali kesulitan memahami proses penanganan kasus karena lembaga penegak hukum cenderung bekerja secara parsial. Hal ini menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi dan hasil akhir dari setiap perkara yang ditangani. Korupsi bukan hanya masalah hukum pidana biasa, melainkan bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa.
“Korupsi ini tidak semata-mata persoalan tindak pidana, tetapi lebih kepada penyelewengan amanah publik. Karena adanya penyelewengan amanah publik, masyarakat menjadi sulit mendapatkan gambaran utuh mengenai penanganan perkara,” jelas Trubus.
Ia menambahkan bahwa solusi yang ditawarkan harus mencakup pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pendekatan holistik diperlukan agar setiap aspek kasus dapat ditangani secara komprehensif dan berintegritas.
Budaya Birokrasi yang Masih Sektoral
Trubus mencontohkan bahwa meskipun terdapat kementerian koordinator yang bertugas menyelaraskan kebijakan, dalam praktiknya setiap institusi masih sering menggunakan pendekatan sendiri-sendiri. Kondisi ini terlihat hingga level pemerintahan daerah maupun pusat. Ketidakmampuan lembaga-lembaga untuk bekerja sama secara optimal menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih lambat.
“Saya melihat ada persoalan ego sektoral di masing-masing lembaga. Budaya birokrasi di Indonesia dalam tata kelola kolaborasi masih sangat sektoral. Tidak pernah satu lembaga merasa, ‘mari kita selesaikan bersama, berkolaborasi dan berkoordinasi’,” paparnya.
Akibatnya, muncul berbagai spekulasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat tentang keadilan yang diberikan. Proses yang berjalan lambat juga memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi informasi.
Transparansi dan Pendekatan Holistik
Salah satu solusi yang diajukan adalah meningkatkan transparansi dalam mengungkap fakta-fakta perkara. Validasi terhadap barang bukti serta perhitungan kerugian negara harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai dasar-dasar penghitungan kerugian negara.
“Kalau memang ada barang bukti yang dipersoalkan keasliannya, harus dibuktikan melalui proses validasi yang terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi,” tegas Trubus.
Trubus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penanganan korupsi idealnya dilakukan secara holistik, komprehensif, berintegritas, dan independen. Pendekatan parsial yang hanya berorientasi pada kewenangan masing-masing institusi perlu ditinggalkan demi terciptanya keadilan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan penanganan kasus korupsi dapat lebih efektif dan transparan.
