Special Plan: DPR Ingatkan Risiko Pelanggaran HAM dalam Kematian 5 Calon Manajer
Special Plan – Dalam rangkaian kegiatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026, anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menyoroti potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul dari insiden kematian lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peristiwa ini terjadi selama latihan dasar militer yang dianggap sebagai bagian dari Special Plan, sebuah inisiatif pemerintah untuk melatih individu sipil dalam bidang keamanan nasional. Saadiah meminta evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan tersebut, menekankan bahwa kejadian ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi bisa menjadi bentuk pelanggaran HAM jika ada indikasi kelalaian.
“Special Plan ini bertujuan meningkatkan kualitas manajer koperasi, tetapi jika proses pelatihannya tidak memperhatikan kondisi fisik peserta, maka risiko pelanggaran HAM sangat tinggi,” ujar Saadiah kepada media di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurut Saadiah, SPPI 2026 merupakan bagian dari Special Plan yang dirancang untuk membangun kapasitas para peserta dalam mengelola koperasi. Namun, kematian lima calon manajer selama pelatihan militer mengundang pertanyaan tentang efektivitas dan keselamatan program tersebut. Politikus PKS ini menekankan bahwa pelatihan harus disertai dengan penjelasan rinci mengenai standar seleksi, kesehatan, dan kondisi fisik peserta sebelum mereka terlibat dalam aktivitas intensif. “Special Plan tidak boleh mengabaikan hak hidup dan keamanan peserta,” tambahnya.
Kematian 5 Calon Manajer SPPI: Dampak Terhadap Kebijakan Pemerintah
Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa selama pelatihan dasar militer (Latsarmil) dalam rangka SPPI 2026, lima orang meninggal dunia. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan bahwa kejadian ini telah ditangani melalui prosedur medis yang sesuai. Namun, ia mengakui adanya kekhawatiran terhadap keamanan peserta, terutama karena program ini dilaksanakan dalam kurun waktu singkat.
Insiden ini memicu respons dari Komnas HAM yang menyarankan pemerintah untuk melakukan moratorium sementara terhadap pelatihan berbasis militer dalam Special Plan. “Jika tidak ada upaya transparan untuk mengungkap penyebab kematian, maka Special Plan bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip HAM,” papar Saadiah. Ia menambahkan bahwa pelatihan militer di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diverifikasi kembali agar tidak terulang dalam masa depan.
Evaluasi Keselamatan dalam Special Plan: Tantangan dan Solusi
Spesialis HAM dari lembaga independen, Arief Putra, mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan pelatihan militer kepada calon manajer koperasi. “Special Plan harus memiliki kejelasan mengenai risiko dan rencana mitigasi,” katanya. Menurut Arief, selain memperhatikan kondisi fisik peserta, program ini juga perlu memastikan adanya pelatihan keselamatan yang memadai. “Kematian peserta SPPI mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan,” imbuhnya.
Saadiah mengusulkan bahwa pemerintah sebaiknya memperpanjang masa evaluasi Special Plan, termasuk melibatkan ahli HAM dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menyusun standar pelatihan. “Special Plan bukan hanya tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang perlindungan hak individu,” jelasnya. Ia menyarankan bahwa pelatihan militer bisa digantikan dengan metode yang lebih ringan, seperti pelatihan teori atau simulasi, agar tidak mengorbankan peserta.
Kematian lima calon manajer dalam SPPI 2026 menjadi perhatian publik karena menunjukkan risiko dalam penerapan Special Plan. Saadiah Uluputty mengingatkan bahwa program ini, meski bertujuan memperkuat manajemen koperasi, harus menghindari kehilangan nyawa peserta. “Special Plan harus menjadi jaminan kualitas, bukan penyebab tragedi,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu transparan dalam menyampaikan hasil investigasi dan menarik pelajaran dari kejadian ini.
Dalam wawancara tambahan, Saadiah menjelaskan bahwa sejumlah peserta SPPI 2026 yang meninggal memiliki riwayat kesehatan khusus dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya diakui oleh penyelenggara program. “Special Plan harus melibatkan konsultasi medis yang komprehensif sebelum pelatihan dimulai,” katanya. Politikus PKS ini juga meminta adanya pengawasan dari luar oleh lembaga independen untuk memastikan keberlanjutan program tanpa mengorbankan HAM.
Kebijakan Special Plan, yang berfokus pada pelatihan sipil dalam bidang keamanan, ternyata menghadirkan tantangan baru. Saadiah mengingatkan bahwa kejadian ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara efisiensi program dan perlindungan hak peserta. “Special Plan harus menjadi model terbaik, bukan pengorbanan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu meninjau ulang struktur pelatihan agar lebih aman dan bermakna bagi masyarakat sipil.
