Meeting Results: Marinus Gea Soroti Ancaman Kejahatan Transnasional di Bali, Imigrasi Diminta Bertindak Tegas
Komisi XIII DPR RI dan Kantor Wilayah Imigrasi Bali Diskusikan Efektivitas Pengawasan
Meeting Results – Pada pertemuan rutin Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026), anggota DPR RI Marinus Gea mengemukakan pentingnya penguatan kebijakan keimigrasian di Bali untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara. Ia menyoroti kenaikan jumlah wisatawan asing serta dinamika pariwisata internasional sebagai faktor yang berpotensi memperluas celah untuk tindakan kriminal transnasional. Menurut Marinus, penguatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan meeting results terkait penegakan hukum keimigrasian.
“Peningkatan manajemen keimigrasian adalah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan hukum, dan deteksi dini pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali,” tutur Marinus.
Di tengah diskusi, Marinus menyebutkan bahwa pengawasan izin tinggal dan proses penahanan di ruang detensi imigrasi perlu lebih terpadu. Ia mengingatkan bahwa tidak hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga keterlibatan daerah dan masyarakat sangat penting dalam menguatkan sistem keimigrasian. Menurutnya, tantangan utama terletak pada kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara yang sering kali memanfaatkan sektor pariwisata sebagai tempat operasi.
Strategi Pembenahan Keimigrasian Harus Berkelanjutan
Meeting Results ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja Kanwil Imigrasi Bali dalam menangani kejahatan transnasional. Marinus menekankan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus disertai perbaikan dalam kemampuan deteksi dini dan penegakan hukum. Ia menambahkan bahwa keberhasilan meeting results akan terlihat dari tingkat pengurangan pelanggaran hukum dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keimigrasian.
“Pembenahan tata kelola keimigrasian berdampak langsung pada kemampuan pihak berwenang mengawasi dan mengendalikan keberadaan WNA, sehingga memperkuat perlindungan kepentingan nasional,” jelas Marinus.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah langkah-langkah untuk mencegah kejahatan transnasional yang melibatkan WNA. Marinus menyoroti bahwa pengawasan harus lebih ketat terhadap aktivitas WNA di sektor pariwisata, khususnya di daerah yang menjadi pusat kunjungan internasional seperti Bali. Ia juga menyinggung perluasan jaringan kolaborasi dengan lembaga pemerintah daerah serta peningkatan sumber daya manusia di Kanwil Imigrasi Bali.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Harus Ditingkatkan
Meeting Results menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Imigrasi Bali dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Marinus menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu dalam mendeteksi pelanggaran sejak awal. Ia menyatakan bahwa laporan langsung dari warga lokal akan membantu menemukan celah dalam jaringan kejahatan transnasional yang sering kali beroperasi secara tersembunyi.
“Partisipasi masyarakat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat deteksi dini dan pengawasan terhadap WNA, terlebih di wilayah yang menjadi pusat pariwisata internasional seperti Bali,” ujarnya.
Dalam diskusi, Marinus juga menggarisbawahi perlunya pendekatan berbasis data dalam pengawasan imigrasi. Ia menyarankan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses verifikasi dan pelacakan WNA yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Dengan menerapkan pendekatan ini, ia berharap meeting results dapat menjadi dasar untuk reformasi keimigrasian yang lebih terarah dan efisien.
Imigrasi Terus Perbaiki Proses Deportasi WNA Korban Penyekapan
Meeting Results kali ini juga membahas progres penanganan 26 WNA yang menjadi korban penyekapan. Kantor Wilayah Imigrasi Bali telah melakukan deportasi terhadap para pelaku kejahatan tersebut, sementara jaringan scam masih dalam penyelidikan lanjutan. Marinus menegaskan bahwa tindakan tegas harus menjadi prioritas untuk mencegah pelaku kejahatan transnasional berkembang lebih luas.
“Dengan tindakan tegas dan penguatan pengawasan, meeting results akan memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi pariwisata aman dan terpercaya,” lanjut Marinus.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor imigrasi Bali selama Januari hingga April 2026. Meski menghadapi tantangan kejahatan transnasional, Marinus menyatakan bahwa PNBP menunjukkan kemampuan Kanwil Imigrasi Bali dalam menjalankan tugas dengan baik. Ia juga menyarankan perluasan kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat keimigrasian dalam konteks Bali sebagai destinasi utama di Indonesia.
