Special Plan: Kepercayaan Publik dan Kualitas Institusi Jadi Kunci Perluasan Basis Pajak
Special Plan – Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Peningkatan basis pajak di Indonesia semakin tergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola kelembagaan. Ekonom Fithra Faisal Hastiadi dari Universitas Indonesia dan Badan Komunikasi RI mengatakan, kebijakan fiskal yang efektif tidak cukup menjadi faktor utama, tetapi juga perlu didukung oleh kualitas institusi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026, ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan memainkan peran kritis dalam mendorong ketaatan pajak.
Persepsi Masyarakat dan Kualitas Institusi
Dalam upaya mencapai Special Plan, kepercayaan publik menjadi faktor penentu utama. Fithra menjelaskan bahwa masyarakat cenderung lebih setia membayar pajak jika mereka merasa institusi negara dapat memberikan manfaat yang adil. “Ketika masyarakat melihat pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka, kepatuhan pajak akan menurun,” katanya. Ia menyoroti peran lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membangun ekosistem yang transparan, yang menjadi aset penting untuk mewujudkan Special Plan.
“Ketidakpercayaan terhadap institusi akan mengurangi semangat masyarakat untuk berkontribusi ke dalam kebijakan fiskal, meski secara ekonomi mereka mengalami tekanan,” tegas Fithra.
Konteks Ekonomi dan Implementasi Special Plan
Kebijakan Special Plan tidak hanya melibatkan regulasi pajak, tetapi juga perlu diiringi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fithra menyoroti bahwa kelas menengah, yang menjadi penghasil pajak utama, mengalami kesulitan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tabungan kelompok ini berkurang drastis, dari Rp 3 juta pada 2019 menjadi Rp 1,6 juta saat ini. Fithra mengatakan, penurunan ini memperkuat perluasan basis pajak melalui Special Plan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat dari sistem yang mereka bayar.
Indikator Kualitas Institusi dalam Special Plan
Untuk mendukung Special Plan, pemerintah perlu mengoptimalkan indikator World Governance Indicators, seperti regulasi, pengendalian korupsi, stabilitas politik, dan efektivitas birokrasi. Fithra menegaskan bahwa kualitas institusi yang baik adalah prasyarat bagi keberhasilan kebijakan fiskal. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pajak dalam Special Plan disertai dengan kejelasan regulasi dan akuntabilitas,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat bisa memperburuk persepsi negatif terhadap Special Plan jika tidak dikelola dengan baik.
Persiapan dan Tantangan dalam Membangun Special Plan
Kebijakan Special Plan memerlukan persiapan matang dari berbagai sektor, termasuk kelembagaan dan sosial. Fithra mengungkapkan bahwa meski ekonomi nasional stabil, masyarakat tetap meragukan manfaat pajak jika mereka tidak melihat hasil nyata dari kebijakan tersebut. “Kita perlu menyesuaikan strategi Special Plan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, agar mereka merasa terlibat langsung,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Special Plan tidak hanya tergantung pada teknis pajak, tetapi juga pada cara komunikasi yang efektif.
Peran Media dalam Memperkuat Special Plan
Media memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Special Plan. Fithra menekankan bahwa penyampaian informasi yang jelas dan konsisten tentang manfaat pajak harus terus dilakukan agar masyarakat mengerti dampaknya terhadap pembangunan nasional. “Kita perlu menjadikan Special Plan sebagai agenda bersama, bukan hanya kebijakan pemerintah,” katanya. Ia juga menyebut bahwa kejelasan dalam penyusunan kebijakan pajak dalam Special Plan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam berkontribusi.
Kualitas institusi dan kepercayaan publik harus menjadi dua aspek yang saling mendukung dalam mewujudkan Special Plan. Pemerintah perlu terus memperkuat transparansi, mengurangi korupsi, dan memastikan kebijakan pajak diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Special Plan tidak hanya terukur dari pertumbuhan pendapatan pajak, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup yang tercipta sebagai dampak dari kebijakan tersebut.
