Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya Sendiri
Penulis: Ihwan Kadir, Pendiri Poros Musyawarah Masyarakat Blok Lapaopao (PORMMAL)
Ironi Nasionalisme yang Membunuh Anak Kandungnya – Terdapat ketidakselarasan yang mulai terlihat dalam upaya hilirisasi nikel Indonesia. Di hadapan publik, pemerintah selalu menekankan pentingnya nasionalisme, kedaulatan sumber daya alam, serta keinginan untuk menghindari dominasi ekspor bahan mentah oleh pihak luar. Namun, ketika perusahaan dalam negeri benar-benar berusaha membangun smelter dengan tenaga, modal, dan dedikasi warga Indonesia—negara justru menunjukkan sikap dingin.
Namun, di tangan Bahlil Lahadalia, hilirisasi bertransformasi menjadi simbol kebanggaan nasionalisme industri. Pemimpin yang berada di posisi strategis ini dituding sebagai tokoh yang mengarahkan visi hilirisasi menjadi ajang pamer patriotisme. Tidak disangkal, upaya ini memang mengusung semangat kemandirian, tetapi keresahan masyarakat yang tercipta justru menggambarkan ironi tersebut.
“Kalau industri melambat, kami harus makan apa?” tanyalah warga lingkar tambang, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perlambatan produksi yang memengaruhi mata pencaharian sehari-hari.
Di Morowali Utara, perlambatan pabrik smelter telah menimbulkan dampak langsung pada perekonomian masyarakat sekitar. Beberapa kios dilaporkan terancam tutup karena stagnasi aktivitas kontraktor tambang dan krisis PHK. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, ratusan masyarakat adat bahkan turun ke jalan menuntut operasi tambang kembali berjalan, karena ekonomi mereka lumpuh saat produksi terhenti.
Sementara itu, di berbagai wilayah industri nikel, tren pemutusan hubungan kerja mulai meresahkan. Empat smelter besar di Sulawesi menyusun rencana pemangkasan lini produksi akibat tekanan harga nikel dan permintaan global yang melemah. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia bahkan harus berhenti beroperasi, mengakibatkan ratusan pekerja dirumahkan tanpa jadwal yang jelas. Di Kabaena, Bombana, lebih dari 800 pekerja terkena PHK setelah tambang ditutup.
Menyikapi situasi ini, IBC mengusulkan insentif untuk industri kendaraan listrik (EV) berbasis komponen baterai, sebagai upaya mendorong hilirisasi nikel. Namun, kebijakan ini tampak tidak mampu mengatasi dilema yang terjadi di lapangan. Pemerintah kini terus menekankan perlunya menurunkan produksi nasional demi menjaga stabilitas harga global, meski hal itu memperparah penderitaan warga yang bergantung pada sektor tambang.
