Topics Covered: Prabowo Minta Bea Cukai Dibenahi, Ganti Dirjen Jika Tak Mampu
Topics Covered – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam pidato yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kebutuhan perbaikan terhadap kinerja Bea dan Cukai. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut menjadi salah satu pusat kebijakan penting yang harus ditingkatkan secara menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pemerintahan. “Kita harus menjadi pemerintah yang dinamis dan tanggap, bukan yang lembek dan lambat,” ujar Prabowo dalam pidatonya, menegaskan bahwa tindakan cepat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.
Isu Reformasi Bea Cukai dan Kinerja Dirjen
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi yang perlu dikenai perbaikan signifikan. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran kritis dalam pengawasan barang impor, penerimaan pajak, dan pengelolaan kebijakan tarif. “Jika Dirjen Bea Cukai tidak mampu memberikan kinerja optimal, maka harus diganti,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan tekad Prabowo untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur kementerian tersebut. Ia juga menyinggung masalah korupsi, penyimpangan dalam penggunaan dana, serta kelemahan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai faktor utama yang memicu kebutuhan reformasi.
Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memastikan perubahan struktural dalam lembaga Bea dan Cukai. Ia menekankan bahwa kebijakan yang tidak efektif harus diperbaiki, dan jika tidak mampu, maka Dirjen yang bersangkutan harus digantikan. Hal ini dilakukan agar kebijakan bisa berjalan sesuai dengan target pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekspor. “Kita harus menjadi pemerintah yang tidak ragu-ragu dalam menegakkan aturan,” tambah Prabowo, mengingatkan bahwa kinerja instansi pemerintah harus selalu dipertahankan untuk menghindari penurunan kualitas layanan publik.
Pengembangan Ekspor dan Dampaknya terhadap Perekonomian
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti capaian ekspor sektor-sektor vital seperti minyak mentah, karet, dan bijih besi yang berkontribusi besar terhadap devisa negara. Ia menyatakan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah selama ini telah memberikan dampak positif. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas Bea dan Cukai akan membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. “Kita harus memastikan bahwa semua institusi bekerja dengan baik, agar ekspor tidak terhambat,” lanjutnya. Ini menunjukkan bahwa reformasi Bea Cukai bukan hanya tentang efisiensi internal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional.
Prabowo menekankan bahwa rakyat Indonesia memantau kinerja pemerintah secara ketat. Menurutnya, efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan menjadi penentu utama kepercayaan publik. “Jangan sampai kita jadi pemerintah yang lambat dan tidak tanggap,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa reformasi Bea Cukai harus menjadi bagian dari tema utama “Topics Covered” dalam agenda pemerintah, termasuk perbaikan kebijakan pengawasan impor dan optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor strategis.
Presiden juga menyinggung tantangan yang dihadapi oleh lembaga Bea Cukai, seperti keterlambatan dalam proses kepabeanan, kesalahan dalam perhitungan tarif, dan kemungkinan adanya praktik korupsi. “Kita harus menghilangkan praktik yang merugikan keuangan negara,” katanya. Dalam konteks ini, Prabowo mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bersikap tegas dan tidak kompromi. “Jika ada yang tidak mampu, segera diganti. Itu adalah bagian dari komitmen kami untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan rakyat,” imbuhnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa “Topics Covered” bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang transformasi pemerintahan yang lebih profesional.
Dalam pembahasan “Topics Covered,” Prabowo juga menyebut perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana dari sektor keuangan. Ia menilai bahwa efisiensi dana menjadi penentu keberhasilan dalam pembangunan nasional. “Kita harus menjadi pemerintah yang hemat dan berkinerja baik,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan visinya untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan tuntutan rakyat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Prabowo menyatakan bahwa reformasi Bea Cukai adalah salah satu “Topics Covered” yang penting untuk menjawab tuntutan tersebut.
Sebagai bagian dari “Topics Covered,” Prabowo juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa perbaikan Bea Cukai harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan terukur. “Kita harus mengukur kinerja berdasarkan hasil, bukan hanya pada upaya,” katanya. Ia berharap bahwa dengan adanya perubahan struktural di Bea Cukai, pemerintah akan mampu mengoptimalkan peran lembaga tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. “Ini adalah bagian dari visi kami untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif di tingkat global,” tutupnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa “Topics Covered” dalam pidatonya mencakup berbagai aspek kebijakan yang saling terkait dan berdampak pada perekonomian negara.
