Demokrat Sambut Positif Putusan MK: Perempuan Harus Lebih Banyak di Politik
Solving Problems menjadi fokus utama dalam langkah baru yang diambil oleh Partai Demokrat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memaksa adanya kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Herman Khaeron, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyambut keputusan ini dengan antusias, menilai bahwa solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik nasional akhirnya terwujud. “Ini adalah langkah penting yang membuka jalan bagi perempuan untuk berkontribusi secara lebih aktif dalam proses demokrasi,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Solving Problems dalam konteks ini tidak hanya tentang angka statistik, melainkan juga tentang keadilan sosial dan representasi yang lebih merata di lembaga legislatif. Herman menekankan bahwa keputusan MK mendorong partai politik untuk mencari solusi dalam memastikan perempuan memiliki ruang yang lebih luas dalam mengambil keputusan dan memimpin agenda nasional. “Kuota ini bukan sekadar aturan, tetapi perangkat untuk mewujudkan keterwakilan yang seimbang dan mengurangi kesenjangan gender di dunia politik,” jelasnya.
Kuota 30 Persen: Langkah untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan
“Putusan ini memberi petunjuk bahwa Partai Demokrat harus lebih memperhatikan perempuan dalam segala aspek kegiatan politik,” ujar Dasco, anggota Komisi VI DPR RI, yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
Dasco menegaskan bahwa kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif akan diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pemilu. “Kita harus bersiap mencari solusi agar kebijakan ini bisa diterapkan secara efektif,” katanya. Ia menilai, keputusan MK menjadi bukti komitmen negara untuk menyelesaikan masalah ketimpangan gender dalam politik, yang sebelumnya sering dianggap sebagai hambatan bagi perempuan.
Demokrat: Keterwakilan Perempuan Bukan Sekadar Nomor
“Kita percaya ini adalah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas perwakilan perempuan dalam parlemen,” kata Herman, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam proses pencalegan.
Herman menjelaskan bahwa Partai Demokrat telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk memastikan kebijakan kuota ini bisa berjalan lancar. “Kita akan terus mencari solusi agar perempuan tidak hanya diwakili, tetapi juga diberdayakan dalam pengambilan keputusan politik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa partainya akan memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi strategis, baik sebagai caleg maupun anggota dewan.
Putusan MK diterima dalam sidang nomor 128/PUU-XXIV/2026, Senin (25/5/2026). Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menolak partai yang tidak memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar bakal caleg. Hal ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi seluruh partai politik untuk mencari solusi dalam memperkuat peran perempuan di ranah kekuasaan.
Implikasi Putusan MK untuk Pemilu Masa Depan
Keputusan MK ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di tingkat legislatif. Herman menyebut bahwa dengan adanya kuota ini, partai politik akan lebih terdorong untuk menyelesaikan masalah ketimpangan gender dalam perekrutan caleg. “Selama ini banyak partai yang memprioritaskan figur laki-laki, tetapi keputusan ini memaksa mereka untuk mencari solusi agar perempuan bisa terlibat secara lebih luas,” ujarnya.
Menurut analisis, solusi yang diusulkan oleh MK ini akan berdampak signifikan pada komposisi anggota legislatif di masa depan. Dengan kuota 30 persen, perempuan diharapkan bisa memperoleh suara yang lebih adil, terutama di wilayah yang secara tradisional dominan dihuni oleh laki-laki. Herman menilai bahwa langkah ini adalah perubahan besar yang bisa memperkuat peran perempuan dalam pemerintahan dan kebijakan nasional.
Putusan MK juga menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia. “Kuota ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki struktur partai dan memastikan keberagaman dalam pemerintahan,” kata Herman. Ia menekankan bahwa partai harus beradaptasi dengan solusi baru ini, termasuk mencari cara agar perempuan tidak hanya duduk di kursi legislatif, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif.
