Meeting Results: Jakarta Jadi Penopang PON 2028, DPR Pastikan Efisiensi Anggaran
Meeting Results – Hasil rapat yang diumumkan oleh Komisi X DPR RI menegaskan peran Jakarta sebagai penopang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Kebijakan ini bertujuan memastikan tidak adanya pemborosan dana negara, dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas olahraga yang telah ada di Ibu Kota Jakarta.
Strategi Penghematan Anggaran
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT akan didukung oleh Jakarta sebagai penopang utama. Hal ini bertujuan menghindari pembangunan venue baru yang berpotensi menjadi aset tak terpakai setelah acara berakhir. “PON 2028 tidak membangun venue baru, tetapi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada,” jelas Irfani saat diwawancara di Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Hasil rapat tersebut selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan efisiensi anggaran. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, turut memberikan pernyataan bahwa Jakarta akan menjadi penopang logistik dan infrastruktur acara. “Dengan menggabungkan venue yang sudah ada, kita bisa mengurangi beban keuangan dan memastikan keberlanjutan acara,” tambahnya.
Penyelenggaraan Berbasis Fasilitas Terdapat
Perencanaan PON 2028 mencakup pembagian cabang olahraga berdasarkan fasilitas yang tersedia di NTB dan NTT. Namun, cabang-cabang yang memerlukan sarana khusus atau belum terpenuhi di kedua provinsi akan diadakan di Jakarta. “Total ada 67 cabang olahraga, sebagian akan digelar di Jakarta untuk memanfaatkan venue yang sudah ada,” papar Irfani.
Hasil rapat juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan efisiensi penggunaan dana. Komisi X DPR berharap kedua provinsi yang menjadi tuan rumah PON 2028 bisa menyelaraskan anggaran dengan rencana nasional. “Kami minta Pemda NTB dan NTT memanfaatkan PON ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegas Irfani.
Manfaat Ekonomi Daerah
Kebijakan penyelenggaraan PON 2028 dengan menggandeng Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, usaha kecil menengah (UMKM), serta aktivitas ekonomi lainnya di NTB dan NTT. “PON ini menjadi momentum untuk menarik investasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat,” ujar Irfani.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Komisi X DPR menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil rapat juga menyebutkan bahwa Jakarta akan menjadi penopang logistik dan penginapan atlet. “Dengan penempatan venue di Jakarta, kita bisa mengurangi biaya transportasi dan akomodasi atlet dari dua provinsi tersebut,” tambahnya.
Komitmen DPR untuk Efisiensi
Komisi X DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, asalkan sesuai dengan arahan presiden dan memiliki sumber pendanaan yang jelas. “Kami percaya bahwa model ini bisa menjadi contoh untuk penyelenggaraan acara besar lainnya,” kata Irfani.
Sebagai tindak lanjut, Komisi X akan terus memantau penggunaan anggaran dan mengoptimalkan peran Jakarta sebagai penopang. Hasil rapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi yang lebih detail. “Ini adalah langkah strategis untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat dari PON 2028,” pungkas Irfani.
