Latest Program: Peserta Aksi Pro MBG Dibayar, Ketua BEM UBK Disuap, Ray Rangkuti Soroti Kerusakan Demokrasi
Pengakuan Peserta Aksi Pro MBG
Latest Program menyoroti skandal yang terungkap dalam aksi mahasiswa pro Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebutkan sejumlah peserta telah menerima imbalan uang dan hadiah dari pihak tertentu. Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkap fakta ini sebagai bentuk pengakuan dari para peserta aksi yang sebelumnya menuntut kebijakan pemerintah untuk program MBG. Menurut pengakuan, mereka diberi dana Rp100.000 sebagai insentif untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi. Selain itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta, Abdi, mengungkapkan telah menerima dana dari pihak tertentu sebelum aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
“Perkara uang itu, saya diberi cash, agar tidak turun ke Istana Negara tetapi teman-teman tetap turun,” ujar Abdi.
Dalam wawancara di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (23/6/2026), Ray Rangkuti mengkritik praktik ini sebagai indikasi dari korupsi dalam sistem demokrasi. Ia menjelaskan bahwa pengakuan peserta aksi memperlihatkan bahwa para demonstran tidak sepenuhnya bebas, karena dana diberikan sebelum aksi dimulai. Abdi menegaskan bahwa meski awalnya menolak tawaran uang, dia akhirnya menerima pembayaran setelah aksi berlangsung, yang bertujuan untuk mengarahkan partisipan ke lokasi tertentu. Ia juga menyebutkan dana tersebut berasal dari kepolisian, dengan maksud mengontrol arah aksi mahasiswa.
Keterlibatan Alumni FH UBK dalam Transaksi
Abdi menambahkan bahwa keterlibatan alumni Fakultas Hukum UBK dalam proses ini menjadi sorotan. Mereka dituduh memperkuat pengaruh dari pihak tertentu dalam mengelola kegiatan aksi. Menurutnya, uang yang dibagikan bukan hanya untuk peserta aksi saat itu, tetapi juga untuk menyusun strategi serta menjaga koordinasi. “Memang sejak sebelum aksi sudah banyak yang memberi uang, tapi saya menolak,” kata Abdi, yang diiringi tepuk tangan rekan-rekannya dan civitas akademika kampus UBK.
Ray Rangkuti menyoroti bahwa fakta ini mengungkap keterlibatan aktif dari kalangan akademisi dalam mendukung program MBG. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat kini bisa memahami siapa yang sebenarnya membacking aksi tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pengakuan dari Abdi dan peserta lainnya menjadi bukti bahwa demokrasi tidak lagi berjalan secara transparan, karena aksi dipengaruhi oleh aliran dana dari pihak tertentu.
Konteks Aksi MBG dan Dampaknya
Program MBG, yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah gizi di kalangan masyarakat, sebelumnya dipandang sebagai inisiatif yang berbobot. Namun, aksi pro MBG ini terkesan tidak selaras dengan tujuan awal, karena terbukti berubah menjadi alat untuk menekan kebijakan pemerintah atau memperkuat pihak tertentu. Ray Rangkuti menilai hal ini menggambarkan masyarakat yang kini lebih apatis, karena aksi-aksi mereka dipandang sebagai bentuk tekanan dari kepentingan pribadi.
Dalam wawancara terpisah, Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa pengakuan dari peserta aksi pro MBG mengubah perspektif publik terhadap demokrasi di Indonesia. “Sekarang orang bisa melihat siapa sebenarnya yang membayar para demonstran,” katanya. Ia menambahkan bahwa skandal ini juga memperlihatkan kelemahan sistem pemilu dan pengambilan keputusan, karena mahasiswa yang seharusnya menjadi suara masyarakat justru dipengaruhi oleh dana.
Analisis Ray Rangkuti Terhadap Demokrasi
Ray Rangkuti mengkritik keterlibatan kepolisian dalam aksi pro MBG, karena menurutnya seluruh kegiatan demonstrasi justru dipandu oleh pihak tertentu. “Dengan adanya pengakuan ini, kita bisa melihat bagaimana demokrasi bisa rusak karena masyarakat terlalu mengandalkan aksi untuk menekan pemerintah,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebenaran telah berkurang, sehingga mereka lebih mudah diperdaya oleh dana dan tekanan.
Dalam konteks ini, Ray Rangkuti menekankan bahwa aksi pro MBG harus menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi, bukan untuk memperkuat kekuasaan tertentu. “Dengan Latest Program yang terungkap, kita berharap masyarakat tidak lagi apatis dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak,” katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa adanya dana dari pihak tertentu membuat kebijakan publik lebih rentan terhadap manipulasi.
Potensi Dampak pada Kepercayaan Publik
Skandal Latest Program ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan asal-usul dana yang diberikan dalam aksi-aksi besar. Ray Rangkuti menilai bahwa kepercayaan terhadap demokrasi sedang terancam karena keterlibatan kepolisian dan alumni FH UBK dalam mengarahkan aksi. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak lagi membedakan antara aksi yang sejati dan aksi yang diperalatkan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dengan adanya pengakuan ini, publik bisa menilai sendiri apakah aksi tersebut benar-benar bersifat demokratis atau justru menjadi alat pemain politik.
Dalam konteks yang lebih luas, Ray Rangkuti menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus diakui sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Namun, jika aksi dipengaruhi oleh dana dari pihak tertentu, maka kebijakan tersebut bisa dipandang sebagai bentuk manipulasi. “Latest Program ini adalah bukti bahwa masyarakat tidak lagi memiliki kritisisme yang cukup untuk melihat bagian dalam aksi mereka,” tutup Ray.
