Meeting Results: Gapembi Soroti Konsistensi Regulasi MBG
Gapembi Tekankan Konsistensi Regulasi dalam Kebijakan MBG
Meeting Results – Dalam meeting results terbaru, Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) memberikan pernyataan bahwa keberatan mereka terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapembi, Alven Stony, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak ditolak secara mutlak, tetapi adanya ketidakpastian dalam penyusunan aturan. Menurut Alven, konsistensi regulasi menjadi faktor penting untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak salah paham. Gapembi tidak mempermasalahkan kebijakan menghentikan layanan MBG saat libur sekolah. Yang kami utamakan adalah tata cara pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan komunikasi dengan mitra pelaksana program,” ujar Alven Stony dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Analisis Kritik terhadap Surat Edaran 12/2026
Kritik yang disampaikan Gapembi dalam meeting results terkait dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 berdasarkan poin ketujuh Asta Aspirasi Mitra BGN. Alven Stony menyoroti ketidaksesuaian aturan ini dengan beberapa regulasi sebelumnya yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG. Surat Edaran diterbitkan pada 17 Juni 2026, sementara SK Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Nomor 401.1 terbit pada 29 Desember 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang alur pengambilan keputusan dan kepastian kebijakan.
Menurut Alven, kebijakan yang diterbitkan secara mendadak bisa menyebabkan kebingungan di tingkat implementasi. Kondisi ini berpotensi mengganggu koordinasi antara mitra dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat langsung. “Dalam meeting results, kami meminta pemerintah menjelaskan alasan penghentian MBG selama libur sekolah dan bagaimana kebijakan ini sejalan dengan target nasional,” tambahnya.
Gapembi Dukung MBG sebagai Prioritas Pemerintah
Sebagai organisasi pengusaha, Gapembi tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas pemerintah. Alven Stony menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diimbangi dengan sosialisasi yang memadai agar tidak merugikan pelaksanaan program. “MBG adalah kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan anak balita,” jelasnya.
Alven juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya BGN dalam mendorong MBG 3B, yang secara spesifik menjangkau kelompok rentan seperti Bumil, Busui, dan Balita usia enam bulan ke atas. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan terkait MBG harus disusun secara terencana, dengan memperhatikan konsistensi regulasi dan dampak operasional. “Kita perlu memastikan kebijakan baru tidak bertentangan dengan regulasi sebelumnya,” tambah Alven.
Langkah Tindak Lanjut dari Gapembi
Sebagai bagian dari meeting results, Gapembi menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi kelemahan dalam kebijakan MBG. Pertama, pemerintah diharapkan memberikan kejelasan tentang aturan yang berlaku, terutama terkait penghentian sementara program selama libur sekolah. Kedua, seluruh stakeholder harus terlibat dalam penyusunan regulasi agar tidak ada perbedaan interpretasi.
Ketiga, Alven Stony menyarankan penggunaan data yang akurat untuk menilai efektivitas program. “Kita perlu memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan didasarkan pada fakta dan data yang terkini, bukan hanya asumsi semata,” ujarnya. Dengan langkah-langkah ini, Gapembi berharap MBG tetap menjadi program yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Kepastian dalam Regulasi dan Koordinasi yang Lebih Baik
Konsistensi regulasi menjadi kunci utama dalam meeting results Gapembi. Alven Stony menekankan bahwa kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Regulasi yang tidak konsisten bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” kata Alven. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, mitra pelaksana, dan pelaku usaha harus ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan program tidak terganggu.
Dalam meeting results, Gapembi juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak. “Kita perlu menyampaikan informasi secara transparan dan teratur agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan gejolak,” imbuh Alven. Ia berharap regulasi baru dapat disusun dengan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, sehingga hasil program MBG tetap optimal dan terukur.
Harapan Gapembi untuk Masa Depan MBG
Alven Stony menyatakan bahwa Gapembi tetap optimis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika ada kejelasan dan kekonsistenan dalam kebijakan. “Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita bisa mencegah gejolak, sengketa, maupun tuntutan hukum yang sebenarnya bisa dihindari,” ujarnya dalam meeting results yang disampaikan di Jakarta, Kamis (18/6) lalu.
Organisasi ini juga mengapresiasi upaya BGN dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. “MBG 3B adalah langkah yang tepat untuk memprioritaskan kelompok rentan, tetapi harus didukung oleh regulasi yang selaras dan konsisten,” tutur Alven. Dengan perbaikan ini, Gapembi yakin MBG bisa berdampak positif dalam peningkatan kesehatan masyarakat, terutama di tengah tantangan seperti inflasi dan keterbatasan anggaran.
