New Policy: Narasi Panik di Tengah Kritik Publik Hanyalah ‘Overthinking’ Politik
Penulis: Anshar Manrulu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai PRIMA
New Policy – Terbitnya New Policy baru-baru ini menimbulkan banyak perdebatan di media sosial dan ruang publik. Beberapa pihak menilai respons pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik masyarakat bisa dianggap sebagai tanda kepanikan. Namun, menurut Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan, interpretasi tersebut lebih tepat disebut sebagai
“overthinking politik”
yang kurang didasari fakta kuat. Dalam konteks New Policy, ini menunjukkan bahwa pemerintah justru bersikap proaktif, bukan reaktif, dalam menghadapi pandangan beragam dari masyarakat.
Pola Kritik dan Dinamika Politik
Kritik publik terhadap New Policy seringkali dianggap sebagai indikator ketidakstabilan pemerintahan. Namun, Guntur Romli menegaskan bahwa kritik itu bagian dari proses demokrasi yang normal. Pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menanggapi kritik melalui langkah-langkah konkret. Dengan demikian, narasi panik yang muncul di media sosial lebih merupakan reaksi emosional, bukan analisis yang matang.
Contoh nyata sikap pemerintah yang responsif terhadap kritik adalah New Policy terkait perlindungan pengemudi transportasi daring. Regulasi ini muncul setelah perdebatan intensif di ruang publik, termasuk dari kelompok mahasiswa yang menuntut adanya perubahan sistem. Pemerintah tidak hanya memperhatikan aspirasi, tetapi juga mengimplementasikan solusi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kritik bisa menjadi pendorong keterwujudan kebijakan yang lebih baik.
Peran Mahasiswa dalam Dinamika Kebijakan
Kritik terhadap New Policy seringkali diawali oleh aksi mahasiswa, khususnya melalui aliansi BEM dan gerakan kampus. Meski ada ketegangan politik di balik inisiatif tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto tetap menunjukkan sikap terbuka. Tidak ada pernyataan resmi yang mengarahkan kecaman ke PDIP, meskipun isu itu muncul di tengah ketegangan antarpartai. Ini menegaskan bahwa kritik publik adalah alat komunikasi yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan.
Para pengkritik seringkali memperbesar permasalahan dengan label “kepanikan” yang terasa menghakimi. Padahal, New Policy adalah bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Proses ini mencerminkan kelembutan dalam menghadapi pro-kontra, sekaligus menggambarkan bahwa politik adalah tentang pengelolaan perbedaan pandangan secara seimbang. Dengan demikian, narasi panik lebih berupa proyeksi emosi daripada refleksi kenyataan.
Implementasi dan Efek New Policy dalam Masyarakat
Keberhasilan New Policy dalam menangani isu transportasi daring menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap dinamika sosial. Kebijakan ini bukan hanya merespons keinginan individu, tetapi juga berupaya memperkuat sistem yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kritik yang muncul sebenarnya menjadi penguat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak pernah menutup diri, melainkan terus berupaya menyesuaikan diri dengan harapan publik.
Kritik terhadap New Policy juga bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan transparan. Juru bicara partai PDI Perjuangan mengingatkan bahwa narasi panik lebih sering muncul akibat polarisasi media dan ketergantungan pada pernyataan emosional, bukan data atau analisis yang mendalam. Dalam konteks ini, New Policy menjadi bukti bahwa kebijakan bisa diuji dan disempurnakan melalui dialog.
Lebih lanjut, kritik terhadap New Policy juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif sebagai penerima kebijakan, tetapi aktif sebagai pengawas. Dengan adanya ruang untuk berpendapat, pemerintahan Prabowo Subianto membuktikan bahwa kebijakan bukan sekadar instrumen kekuasaan, tetapi juga alat untuk membangun konsensus. Narasi panik yang muncul bisa saja mengaburkan fakta bahwa pemerintah justru terus bergerak, meskipun di tengah tekanan dari berbagai pihak.
