Solution For: Sidak Jelang Armuzna, Timwas DPR Temukan Distribusi Makanan Jemaah Haji Belum Merata
Solution For – JAKARTA – Tim Pengawas Haji (Timwas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi makanan kepada jemaah haji Indonesia jelang fase Armuzna, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Penemuan ini dilakukan dalam pemeriksaan mendadak yang dilakukan oleh Timwas sebelum jemaah memasuki area ibadah utama. Anggota Timwas dari Fraksi PKB, Siti Mukaromah, menyoroti bahwa sektor konsumsi menjadi salah satu prioritas dalam evaluasi karena berkaitan langsung dengan kenyamanan jemaah yang menjalani ibadah fisik berat. “Kondisi ini menunjukkan bahwa persiapan logistik, khususnya makanan, belum mencapai tingkat optimal,” jelas Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, dalam pernyataan yang diterima pada hari Minggu (24/5/2026).
Temuan di Sektor Konsumsi
Dalam sidak tersebut, Erma menemukan bahwa distribusi makanan siap saji hanya mencakup satu kelompok terbang (kloter) di Hotel 702, sementara tiga kloter lainnya masih menunggu ransum mereka. “Ini menimbulkan kekhawatiran karena jemaah dari kloter yang belum menerima makanan dapat mengalami kelelahan akibat kurangnya energi selama perjalanan ke Arafah,” katanya. Selain itu, pemerintah dan penyelenggara haji juga dianggap kurang responsif dalam merespons kebutuhan jemaah secara menyeluruh. “Solution For ini menjadi peluang untuk mengevaluasi sistem distribusi yang belum memadai,” tambah Erma, yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan bidang konsumsi.
Ketidakmerataan di Berbagai Sektor
Timwas DPR tidak hanya mengidentifikasi masalah di Hotel 702, tetapi juga menemukan ketidakseimbangan di sektor transportasi dan akomodasi. Beberapa jemaah mengeluhkan kepadatan di area makanan, sementara yang lain mengalami kesulitan mengakses makanan karena jadwal distribusi yang belum diatur rapi. “Solution For distribusi makanan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kesejahteraan jemaah selama ibadah haji,” tegas Erma. Ia juga menyoroti bahwa logistik makanan diangkut secara tidak merata, sehingga menyebabkan perbedaan pengalaman antar jemaah.
Salah satu catatan penting yang diungkapkan Timwas adalah kurangnya koordinasi antara penyelenggara haji dan pemimpin kloter. Meski telah berlangsung sidak, jadwal kedatangan makanan siap saji masih belum jelas. “Ini menjadi kendala karena jemaah bisa terlambat makan jika stok tidak disiapkan sesuai jadwal keberangkatan mereka,” jelas Erma. Faktor ini menimbulkan risiko terhadap kesehatan jemaah, terutama di fase yang paling melelahkan seperti Arafah.
Erma menekankan bahwa keberhasilan ibadah haji tidak hanya bergantung pada jumlah jemaah yang hadir, tetapi juga pada persiapan logistik yang terencana. “Solution For distribusi makanan harus diintegrasikan dengan sistem manajemen keberangkatan jemaah agar tidak ada yang terlantar,” imbuhnya. Selain itu, Timwas DPR merekomendasikan penguasaan jadwal distribusi yang lebih rinci, termasuk pengaturan stok makanan berdasarkan waktu keberangkatan jemaah di pagi, siang, sore, dan malam hari.
Permasalahan distribusi makanan ini menjadi salah satu dari beberapa isu yang dibahas oleh Timwas dalam pemeriksaan rutin mereka. “Solution For ini adalah langkah awal untuk memperbaiki sistem distribusi yang selama ini masih memiliki celah,” kata Erma. Ia menambahkan bahwa hasil sidak tersebut akan disampaikan ke pemerintah sebagai bahan evaluasi sebelum fase Armuzna dimulai. “Dengan adanya Solution For ini, kita bisa memastikan setiap jemaah mendapatkan asupan nutrisi yang memadai,” pungkas Erma, menegaskan pentingnya keterlibatan DPR dalam mengawasi pengelolaan logistik haji.
