Ferry Latuhihin Bahas Perselisihan Purbaya-Perry
Beritahitam.com – Ekonom senior Ferry Latuhihin kembali menjadi sorotan publik setelah menyinggung isu perselisihan yang terjadi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Ketegangan ini terungkap melalui pernyataan Ferry di kanal YouTube pada Rabu, 28 Juli 2026, yang mengungkap adanya dispute dalam rapat Dewan Gubernur terkait kebijakan BI rate.
Konflik antara kedua tokoh ekonomi ini bermula saat Perry masih menjabat sebagai Gubernur BI. Mereka tidak sependapat mengenai penetapan suku bunga acuan yang menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan moneter Indonesia. Ferry Latuhihin Singgung Isu Perselisihan ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat ekonomi.
Akar Perselisihan BI Rate
BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki fungsi krusial dalam mengarahkan kebijakan moneter nasional. Melalui instrumen ini, Bank Indonesia dapat mengendalikan laju inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, serta mempengaruhi tingkat suku bunga produk perbankan di seluruh Indonesia.
Dalam rapat Dewan Gubernur yang lalu, terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam. Purbaya tidak menyetujui langkah Perry untuk mempertahankan BI rate di angka 5,75 persen. Menurut Ferry, ketegangan ini cukup signifikan hingga disebut sebagai dispute antara kedua pihak.
“Pada rapat Dewan Gubernur yang lalu yang mempertahankan BI rate 5,75 persen, kabarnya terjadi dispute, terjadi perselisihan antara Perry dan Purbaya sebagai Menteri Keuangan,” kata Ferry dalam pernyataannya.
Posisi Moneter Ferry Latuhihin
Dari perspektif moneter, Ferry menilai keputusan Perry mempertahankan BI rate merupakan langkah yang tepat. Ia menjelaskan bahwa menaikkan suku bunga acuan ke level 6 persen justru dianggap keliru pada kondisi ekonomi saat ini.
Ferry menekankan bahwa ongkos ekonomi menjadi pertimbangan utama. Ketika kondisi ekonomi Indonesia tidak berjalan mulus, menaikkan suku bunga dianggap sebagai langkah yang berisiko tinggi. Ekonom yang pernah berkarier di PT Danareksa dan Bank International Indonesia ini juga berpendapat bahwa menurunkan BI rate bukanlah pilihan yang tepat.
“Karena ongkosnya adalah ongkos ekonomi. Ketika ekonomi kita tidak baik-baik saja. Menaikkan suku bunga itu sama juga dengan bunuh diri. Jadi, BI rate dipertahankan di 5,75 persen,” ucap Ferry.
Status dan Isu Purbaya-Perry
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak mengenai dugaan perselisihan tersebut. Perry baru-baru ini menjadi sorotan publik karena memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI efektif 25 Juli 2026 dengan alasan pribadi.
Setelah Perry mundur, muncul berbagai rumor bahwa Purbaya akan menjadi calon Gubernur BI. Namun, hal tersebut dibantah oleh Purbaya sendiri. Ia menyatakan bahwa isu-isu seputar dirinya memang selalu muncul namun jarang menjadi kenyataan.
“Isu abadi, isu sana-sini enggak pernah jadi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung Pacific Century Place, Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026.
Ferry: Purbaya Bukan Kandidat Ideal
Ferry juga menyampaikan pandangannya bahwa Purbaya bukanlah orang yang cocok untuk menggantikan posisi Perry sebagai Gubernur BI. Menurutnya, ambisi Purbaya untuk menjadi Gubernur BI lebih bersifat pribadi daripada demi kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau beliau (Purbaya) ingin menjadi Gubernur BI menggantikan Perry, kita harus menolaknya teman-teman. Dan Pak Presiden harus sadar bahwa menjadi Gubernur BI itu ambisi pribadi Purbaya, bukan demi bangsa dan negara,” ujar Ferry.
Sebelumnya, Ferry Latuhihin juga telah mendesak agar posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan segera digantikan oleh pihak lain. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa Ferry memiliki pandangan kuat mengenai struktur kepemimpinan ekonomi Indonesia.
Kasus perselisihan antara Purbaya dan Perry ini menjadi contoh bagaimana dinamika kebijakan moneter dapat menciptakan ketegangan antar institusi. Dengan pengalaman Ferry sebagai ekonom senior, analisisnya terhadap situasi ini memberikan perspektif berharga bagi publik.
Isu ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Perselisihan yang terjadi dapat berdampak pada stabilitas ekonomi jika tidak ditangani dengan tepat.
