Historic Moment: Prabowo Bayar Kelebihan Biaya Kepada LN, Pakar Hukum Kritik Kebijakan
Historic Moment – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa biaya tambahan dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto akan sepenuhnya ditanggung secara pribadi oleh sang presiden. “Kelebihan anggaran yang timbul selama perjalanan dinas tersebut tidak lagi dibebankan kepada negara,” jelas Teddy dalam video yang dibagikan di Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026). Ini menjadi peristiwa yang dianggap unik dalam sejarah pengelolaan keuangan negara, mengingat kebijakan ini menunjukkan perubahan dari aturan sebelumnya.
Kebijakan Pengelolaan Dana yang Terbuka
Historic Moment – Teddy menegaskan bahwa jumlah rombongan yang mengikuti kunjungan Prabowo ke luar negeri telah dikurangi hingga sekitar 50 hingga 60 orang, dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya yang mencapai lebih dari 120 orang. “Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari pemborosan anggaran,” kata dia. Pengurangan rombongan tidak hanya menghemat dana, tetapi juga meningkatkan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya negara.
Historic Moment – Menurut Teddy, kebijakan ini berupaya untuk memastikan transparansi keuangan dalam setiap perjalanan dinas. “Dengan menanggung biaya tambahan secara pribadi, Presiden memperlihatkan kesadaran akan tanggung jawab pengelolaan anggaran,” tambahnya. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip penghematan dan efisiensi pemerintahan.
Kritik dari Pakar Hukum tentang Kebijakan Anggaran
“Apakah ini perjalanan dinas atau perjalanan pribadi? Karena perjalanan dinas memiliki kriteria berdasarkan jabatan, sementara ada yang menyebutkan perjalanan pribadi,” tanya Feri Amsari, pakar hukum tata negara, dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (2/6/2026).
Historic Moment – Feri Amsari mengkritik kebijakan Prabowo yang menggunakan dana pribadi untuk menutupi kelebihan anggaran perjalanan dinas. “Dana pribadi dan negara harus dipisahkan agar transparansi tetap terjaga,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kelebihan biaya yang dialokasikan untuk kunjungan luar negeri perlu dijelaskan secara rinci agar tidak terkesan ada penyalahgunaan anggaran.
Historic Moment – Feri juga menyoroti bahwa penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi bisa memicu ketidakpercayaan publik. “Ini menunjukkan kelemahan dalam aturan pengelolaan keuangan negara, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat,” tambahnya. Kebijakan ini dianggap bisa mengganggu prinsip kejujuran dalam pemerintahan, terutama saat rupiah sedang mengalami penurunan.
Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Historic Moment – Meski kebijakan Prabowo dianggap sebagai langkah inovatif dalam pengelolaan keuangan, ada tantangan yang mungkin muncul. Feri Amsari menyebutkan bahwa penjelasan mengenai rombongan yang lebih kecil tetap perlu diakui sebagai perjalanan dinas, bukan pribadi. “Dengan jumlah rombongan yang dikurangi, tentu saja biaya bisa lebih terkendali, tetapi harus ada dokumentasi yang jelas,” imbuhnya.
Historic Moment – Selain itu, Feri mengingatkan bahwa penggunaan dana pribadi dalam perjalanan dinas memerlukan peraturan yang tegas. “PMK Nomor 164 Tahun 2015 dan PMK 81 harus diterapkan secara konsisten untuk menghindari konflik kepentingan,” tegasnya. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pengelolaan dana yang lebih fleksibel, tetapi juga memicu pertanyaan tentang keseimbangan antara efisiensi dan kejujuran.
Historic Moment – Meski ada pro dan kontra, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah bisa lebih transparan dalam penggunaan anggaran. “Penting untuk memastikan bahwa setiap kelebihan biaya dijelaskan secara detail, agar masyarakat tidak merasa ada kejanggalan,” tambah Feri. Dengan ini, pemerintahan bisa membangun kepercayaan yang lebih kuat kepada rakyat.
