Important Visit DPR: Minta Investigasi Riset Fiktif WNI di Denmark, Peran Penting dalam Memperkuat Etika Ilmiah
Important Visit – Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, melakukan kunjungan penting ke Denmark untuk mengusulkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan riset fiktif yang melibatkan dua Warga Negara Indonesia (WNI). Ia meminta penerapan sanksi etik agar memastikan kualitas penelitian nasional tidak dirusak oleh praktik manipulasi data atau penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara tidak tepat.
Kasus Riset Palsu di Konferensi Internasional
Kasus ini mencuat setelah seorang peneliti dari University of Oxford, Wa Ode Dwi Daningrat, menyoroti 19 abstrak yang dipresentasikan secara cepat oleh dua WNI, Rifaldy Fajar dan Prihantini, selama International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease (ISPPD) 2026 di Kopenhagen. Menurutnya, praktik ini tidak biasa dalam dunia ilmiah dan memicu kecurigaan adanya penggunaan teknologi AI serta fabrikasi data yang mencurigakan. Lalu Hadrian Irfani menyatakan, “Ini menjadi important visit DPR untuk memastikan sistem riset Indonesia tetap kredibel di mata dunia.”
Kepastian bahwa kejadian ini terjadi di forum global memperbesar dampaknya. Konferensi ISPPD 2026 menarik ribuan ilmuwan dari berbagai negara, dan keberadaan riset yang diduga tidak otentik bisa mengurangi kepercayaan internasional terhadap akademisi Indonesia. Hadrian menegaskan, penggunaan AI dalam riset seharusnya menjadi alat bantu, bukan jalan untuk membuat karya ilmiah yang tidak valid.
Langkah Pemerintah dan Proses Penyelidikan
Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, mengklarifikasi bahwa Rifaldy Fajar dan Prihantini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di Indonesia. Namun, proses penyelidikan masih berlangsung karena kasus ini berpotensi memengaruhi persepsi dunia terhadap sistem riset nasional. “Kami sedang mengecek afiliasi dan hubungan mereka dengan institusi pendidikan di dalam negeri,” kata Brian, Rabu (27/5/2026).
Kemdiktisaintek bersama lembaga terkait tengah memastikan keabsahan riset tersebut. Mekanisme penelitian Indonesia melibatkan beberapa tahap, seperti evaluasi proposal oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), pemeriksaan oleh pihak Kemdiktisaintek, serta pengawasan terhadap hasil akhir. Riset yang melibatkan manusia atau hewan juga wajib melalui komite etik dan pemeriksaan keotentikan. “Important visit DPR kali ini menjadi langkah penting untuk meninjau ulang prosedur yang ada,” tambah Brian.
Kebocoran data dalam riset fiktif bisa mengakibatkan kerugian reputasi besar, terutama dalam konteks important visit yang menjadi fokus perhatian internasional. Pihak terkait mengatakan akan memastikan transparansi dan kejujuran dalam penerapan teknologi AI. “Kami ingin memperkuat literasi etika ilmiah agar tidak ada lagi penyimpangan seperti ini,” jelas Lalu Hadrian Irfani.
Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi dunia akademik Indonesia. Meski ada sistem penelitian yang berlapis, kesalahan dalam penerapan bisa merusak kualitas riset nasional. Brian Yuliarto menyatakan, “Important visit DPR kali ini mengingatkan kita bahwa etika riset harus tetap diprioritaskan, terutama saat melibatkan teknologi modern seperti AI.”
Dalam upaya memperbaiki tata kelola, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengawasi penerapan kecerdasan buatan di bidang riset. “Riset fiktif tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kredibilitas negara sebagai mitra riset global,” tegas Lalu Hadrian Irfani. Ia menyarankan adanya pelatihan etika ilmiah bagi peneliti, terutama yang menggunakan AI, agar hasil karyanya tetap otentik dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kasus ini menyoroti pentingnya important visit dari DPR sebagai pengawas. Dengan meminta investigasi, komisi ini menunjukkan perhatiannya terhadap integritas akademik. “Selama important visit, kami ingin menegaskan bahwa kejujuran dalam riset adalah pondasi utama,” jelas Hadrian. Ia berharap hasil penyelidikan dapat menjadi bahan perbaikan sistem riset di Indonesia, sehingga kepercayaan internasional tetap terjaga.
