New Policy: Kejagung Bongkar Skema Korupsi dalam Program MBG
New Policy – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerapkan new policy baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui pendekatan terstruktur dan peningkatan metode investigasi, lembaga penyelidik berhasil mengungkap modus kejahatan yang dilakukan oleh Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya. Dalam new policy ini, Kejagung memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran besar yang diucurkan dalam program MBG. Kasus ini menunjukkan perbaikan sistem pengawasan yang diharapkan dapat mencegah korupsi di masa depan.
Implementasi New Policy dan Penyelidikan MBG
Program MBG, yang dimulai pada 6 Januari 2025, bertujuan meningkatkan angka kecukupan gizi (AG) di kalangan anak sekolah. Anggaran total program tersebut mencapai 85,27 triliun rupiah pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 88 triliun rupiah pada 2026, yang bersumber dari APBN. New policy yang diterapkan Kejagung melibatkan penguasaan data digital, audit kritis, serta kolaborasi dengan lembaga pengawasan lainnya untuk mempercepat proses penyelidikan. Dengan pendekatan ini, modus korupsi terkait pengadaan makanan dan kegiatan pendampingan tidak lagi tersembunyi.
“Melalui new policy yang diterapkan, kami mampu mengidentifikasi kelemahan sistem verifikasi internal serta intervensi langsung oleh pihak-pihak terlibat,” kata Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.
Skema korupsi pertama mengandalkan manipulasi kemitraan yayasan. Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra pengelola MBG seharusnya bertugas memberikan makanan bergizi kepada siswa, tetapi para tersangka menyalahgunakan status tersebut untuk menikmati insentif besar setiap hari. New policy Kejagung memungkinkan pengungkapan kegiatan ini, karena sistem penyaringan mitra kini lebih ketat. Selain itu, new policy ini juga mendorong pelaporan kejadian tidak terduga oleh masyarakat, sehingga informasi lebih cepat terbongkar.
Pembengkukan Harga dan Pelanggaran KAK
Modus korupsi kedua menggambarkan intervensi langsung pada proses pengadaan barang dan jasa. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam program MBG diatur agar memprioritaskan perusahaan atau yayasan yang memiliki hubungan kepentingan. Hal ini menyebabkan pembengkukan harga (mark-up) yang signifikan. Dalam new policy, Kejagung memperketat persyaratan kerangka acuan kerja (KAK) dan memastikan semua spekifikasi barang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“KAK pengadaan barang dan jasa pada MBG disusun secara tidak proporsional, sehingga proyek seperti motor listrik, tablet, sepatu, dan televisi mengalami kerugian besar. New policy ini memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap pengadaan,” terang Syarief.
Kasus MBG menjadi contoh nyata bagaimana new policy bisa mengungkap kejahatan yang selama ini tersembunyi. Dengan penerapan metode baru ini, Kejagung tidak hanya fokus pada penuntutan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan korupsi. Selain itu, new policy mendorong pihak-pihak terlibat untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra dan memproses anggaran. Tersangka Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya kini menjalani penyidikan lebih lanjut setelah ditahan di Rutan Salemba.
Kasus MBG juga memperlihatkan dampak besar dari new policy dalam pengelolaan dana publik. Anggaran program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pendistribusian makanan, pelatihan guru, dan pengadaan alat pendukung belajar. Dengan pengawasan yang lebih ketat, modus korupsi seperti pemalsuan data penggunaan dana atau pencairan bantuan tanpa verifikasi menyeluruh tidak lagi bisa berjalan tersembunyi. New policy ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari proses transparansi, seperti melalui laporan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau sistem pengaduan online.
Kejagung menegaskan bahwa new policy ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem anti-korupsi. Penerapan metode penyelidikan yang lebih modern, seperti penggunaan teknologi informasi dan analisis data keuangan, mempercepat proses penegakan hukum. Kasus MBG menjadi bukti bahwa pengawasan yang intensif dan berkelanjutan dapat mengungkap skema kejahatan yang kompleks. Dengan new policy ini, Kejagung juga berharap menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi di sektor publik.
Sebagai bagian dari new policy, Kejagung menyusun rekomendasi untuk reformasi sistem pengadaan barang/jasa di BGN. Rekomendasi ini mencakup peningkatan keterlibatan publik, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penerapan mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Tersangka Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya juga diberi sanksi tambahan berupa pembekuan sementara jabatan mereka. Kasus MBG menunjukkan bahwa new policy tidak hanya sebagai alat investigasi, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan manajemen dana publik secara keseluruhan.
