Kebijakan Baru: Ekonomi Hijau RI Mengandalkan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing
New Policy – Kebijakan baru yang diumumkan oleh stafsus presiden dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta teknologi digital menegaskan bahwa transformasi ekonomi hijau Indonesia akan berjalan efektif jika didukung oleh inovasi teknologi. Dalam sesi wawancara, Tiar Nabilla Karbala, sebagai salah satu stafsus presiden, menyoroti bahwa penguasaan teknologi adalah elemen penting dalam mendorong daya saing usaha kecil dan menengah di tingkat global. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menargetkan perluasan akses pasar, optimalisasi penggunaan energi terbarukan, serta penerapan sistem digital yang mempercepat efisiensi industri.
Acara networking yang dihadiri oleh peserta dan pembicara dari berbagai sektor ekonomi, termasuk para pelaku usaha dan pemangku kepentingan, diadakan di Aula Pemerintah Kota Balikpapan pada Selasa (9/6/2026). Forum ini diselenggarakan oleh Galeri Investasi Gerbangtara bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Kalimantan Timur. Tiar menjelaskan bahwa kebijakan baru ini bertujuan memperkuat ekonomi hijau sebagai solusi untuk menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi yang semakin kompleks. “Kebijakan ini tidak hanya fokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inovatif,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, Tiar memaparkan bahwa UMKM yang terlibat dalam kebijakan baru ini akan mendapatkan pelatihan teknologi, akses ke sumber daya energi terbarukan, dan pendampingan terstruktur untuk mempercepat transisi ke model ekonomi hijau. Ia menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga penguasaan teknologi menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. “UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar,” jelas Tiar, yang juga memperkenalkan berbagai program pendukung seperti penggunaan platform digital sederhana untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas.
“Dengan kebijakan baru ini, UMKM tidak hanya bisa berkembang secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan pengurangan limbah,” tambah Tiar.
Teknologi Digital sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Stafsus presiden menjelaskan bahwa teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), menjadi alat utama dalam transformasi ekonomi hijau. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien. “Kebijakan baru ini mencakup pendanaan untuk pengembangan platform digital yang bisa digunakan UMKM, mulai dari pengelolaan data hingga pengotomatisan layanan pelanggan,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang mudah diakses oleh usaha kecil.
Dalam diskusi lebih lanjut, Tiar menyebutkan bahwa teknologi digital tidak hanya memberikan efisiensi dalam operasional, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih besar. “Dengan kemampuan penguasaan teknologi, UMKM Indonesia bisa bersaing di pasar internasional, terutama di bidang produk ekologis dan inovatif,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan mitra strategis untuk memastikan adanya akses dan pemahaman yang merata tentang teknologi digital dalam sektor UMKM. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengembangan kerangka regulasi yang mendukung adopsi teknologi di berbagai tingkatan industri.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Membangun Ekosistem Ekonomi Hijau
Kebijakan baru ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang sehat dan berkelanjutan. Tiar Nabilla Karbala menegaskan bahwa keberhasilan strategi ekonomi hijau akan tergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. “Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua pihak berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi hijau, mulai dari penerapan kebijakan hingga pengawasan kinerja UMKM,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional mereka.
Sementara itu, Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menegaskan bahwa kebijakan baru ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang kolaborasi yang lebih luas. “Kita perlu membangun kerjasama antar sektor agar transisi ke ekonomi hijau bisa berjalan mulus,” ujarnya. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah akan bekerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi profesi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi dan ekonomi hijau. Tiar menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada keberlanjutan program pendanaan dan dukungan regulasi yang stabil.
Menurut Tiar, kebijakan baru ini adalah jawaban atas tantangan global yang menghadirkan persaingan ketat bagi UMKM. “Kita perlu memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi bagian dari ekonomi hijau yang maju,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa pemerintah akan memberikan insentif tambahan kepada UMKM yang mengadopsi teknologi digital dan berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Program ini akan diimplementasikan secara bertahap, dengan fokus pada pelaku usaha yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan inovasi ekonomi hijau.
