Main Agenda: Kritik PDIP sebagai Bentuk Checks and Balances dalam Demokrasi
Main Agenda – Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima, memaparkan bahwa kritik yang dilakukan partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian integral dari proses checks and balances dalam sistem demokrasi. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas ucapan Prabowo di rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), yang menyebut kritik PDIP sebagai bentuk serangan terhadap marwah partai.
“Kritik PDIP bukanlah bentuk penyerangan, melainkan cara untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam pemerintahan. Checks and balances adalah mekanisme yang menghubungkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta memastikan kebijakan tidak berjalan seenaknya,” ujar Aria dalam wawancara dengan media.
Menurut Aria, kritik PDIP dibangun dengan dasar konstitusi, prinsip Pancasila, dan kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa partainya tidak hanya memberikan perlawanan tanpa tujuan, tetapi juga menjaga keberpihakan pada rakyat kecil serta menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari peran parlemen. “Checks and balances memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, karena partai oposisi terus mengingatkan pentingnya transparansi,” tambahnya.
PDIP Berperan sebagai Mitra Strategis dalam Pemerintahan
Dalam wawancara tersebut, Aria Bima juga menegaskan bahwa PDIP tetap menjunjung tinggi sikap profesional dalam menjalankan perannya sebagai salah satu partai besar. Ia membantah anggapan bahwa kritik PDIP bersifat menyerang atau tidak seimbang, karena partai tersebut memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kestabilan politik dan kemajuan bangsa. “Mengkritik pemerintahan bukan berarti memecah belah, melainkan memastikan setiap kebijakan diuji coba secara objektif,” jelas Aria.
Aria menyoroti bahwa checks and balances merupakan konsep yang mendasari tata kelola pemerintahan modern. Dengan adanya kritik dari partai oposisi, dia menilai sistem pemerintahan menjadi lebih sehat dan dapat merespons aspirasi rakyat secara lebih cepat. “PDIP sebagai bagian dari kekuasaan legislatif harus aktif memberikan masukan, bahkan jika pendapatnya berbeda dengan pemerintahan,” tambahnya.
Prabowo: Kritik PDIP Memperkuat Demokrasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran PDIP dalam menjalankan fungsi checks and balances. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kritik yang diungkapkan partai tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi, yang memastikan tidak ada kekuasaan yang berlaku absolut. “PDIP tidak bersikap premanteri, tetapi terus memberikan suara yang penting untuk memperkaya diskusi politik,” ucap Prabowo.
Prabowo juga menyoroti bahwa kritik PDIP tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat konstruktif. “Checks and balances adalah bentuk kerja sama yang sehat, karena partai oposisi membantu mencegah terjadinya kesalahan kebijakan yang berdampak luas,” jelasnya. Menurut Prabowo, PDIP telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan politik yang seimbang dan tidak menutup kemungkinan perubahan.
Dalam konteks checks and balances, Aria Bima dan Prabowo sepakat bahwa kritik dari partai oposisi adalah alat penting untuk memperkuat sistem demokrasi. PDIP, meskipun berada di luar pemerintahan, tetap aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan memastikan setiap kebijakan tidak menyimpang dari prinsip dasar bangsa. Aria menambahkan bahwa kritik yang dilakukan partainya tidak hanya terhadap kebijakan, tetapi juga terhadap tata kelola pemerintahan yang dianggap perlu diperbaiki.
Menurut analisis Aria, checks and balances memainkan peran kritis dalam memastikan kekuasaan tidak berkonsentrasi pada satu pihak. “Partai oposisi seperti PDIP harus terus berbicara, karena itu merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memperkuat kepercayaan masyarakat,” katanya. Kritik ini, menurut Aria, juga mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam wawancara lebih lanjut, Aria Bima menyebut bahwa kritik PDIP tidak selalu bersifat negatif. Ia menjelaskan bahwa bentuk checks and balances bisa juga terjadi melalui dialog, diskusi, dan kerja sama antarpartai. “PDIP selalu terbuka untuk berdiskusi, dan itu bukan tanda tidak setuju, melainkan bentuk konsistensi dalam menjalankan fungsi parlemen,” tegas Aria.
