Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Sensus OAP untuk Kebijakan dan Kesejahteraan
Meeting Results – Pada pertemuan penting yang berlangsung pada Rabu (21/5/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menghadirkan hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait data Orang Asli Papua (OAP). Acara ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat se-Tanah Papua. Ribka menegaskan bahwa percepatan sensus OAP sangat krusial untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya, yang selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan daerah.
Peningkatan Kesejahteraan Melalui Sensus OAP
Menurut Ribka, data OAP diperlukan agar program pemerintah bisa tepat sasaran, termasuk alokasi dana otsus (otonomi khusus) yang menjadi pilar utama pembangunan di wilayah Papua. Dalam rakor tersebut, ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus didasari oleh data yang jelas, agar keberhasilan peningkatan kesejahteraan bisa diukur secara objektif. “Meeting results ini menjadi momentum untuk memastikan koordinasi antarlembaga terjalin secara efektif,” jelasnya dalam siaran pers Tribunnews.com.
Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan
Acara yang dihadiri Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Lukas Christian Sohilait, serta kepala dinas kependudukan se-Tanah Papua, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ribka meminta seluruh jajaran Dukcapil untuk aktif menyosialisasikan sensus OAP kepada masyarakat, agar partisipasi masyarakat lebih optimal. “Kebijakan otsus tidak akan berjalan efektif jika data penduduk tidak diperbarui secara berkala,” tegasnya.
Sensus OAP juga ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari akses pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Ribka menjelaskan bahwa data ini akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan. “Pemerintah daerah harus menjadi mitra kuat dalam menjalankan meeting results ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, sensus OAP akan diintegrasikan dengan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Ribka menyoroti bahwa penggunaan teknologi menjadi kunci dalam mempercepat proses pendataan. “Dengan sistem terintegrasi, kita bisa memastikan data yang diperoleh tidak hanya lengkap, tetapi juga mudah diakses oleh semua pihak,” kata dia. Ia juga menyebutkan bahwa penelitian dan kajian kebijakan akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Tanah Papua diminta untuk memastikan semua persiapan teknis berjalan lancar. Ribka menegaskan bahwa masyarakat perlu menyadari pentingnya partisipasi dalam sensus OAP, karena data ini menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang inklusif. “Kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa meeting results ini bukan hanya untuk data, tetapi juga untuk masa depan mereka,” paparnya.
