Kemendagri Luncurkan Monev Kerja Sama Luar Negeri sebagai New Policy
New Policy – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi meluncurkan instrumen baru bernama Monev (Monitoring dan Evaluasi) dalam kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. New Policy ini bertujuan mengoptimalkan program kerja sama internasional dengan memberikan standar evaluasi yang konsisten dan transparan, serta memastikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Evaluasi Terpadu untuk Kolaborasi Daerah
Monev diperkenalkan sebagai alat pengukuran kinerja kerja sama antara Pemda dengan negara-negara lain. Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa visi presiden Prabowo Subianto tentang Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi daerah dan pihak luar negeri yang lebih terarah. “New Policy ini menjadi bentuk komitmen Kemendagri untuk memastikan setiap kerja sama menghasilkan dampak nyata,” jelas Tomsi dalam acara Forum Peresmian Monev, di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tomsi menyoroti bahwa hingga kini banyak Pemda telah menjalin kerja sama dengan negara-negara di luar negeri, namun hasilnya sulit dinilai karena kurangnya pedoman evaluasi yang komprehensif. Dengan adanya Monev, diharapkan masing-masing daerah bisa mengukur efektivitas kebijakan, kinerja, serta manfaat dari program yang dijalankan, sehingga meminimalkan risiko penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
Peran Monev dalam Penguatan Pemerintahan Daerah
Monev juga dirancang untuk menjadi bagian dari New Policy dalam penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Dalam sesi diskusi, Tomsi menyatakan bahwa instrumen ini membantu daerah memahami faktor-faktor keberhasilan kerja sama internasional, seperti kesiapan SDM, kejelasan regulasi, dan penyesuaian pembiayaan. “Kita harus mengubah cara kerja sama dari sekadar aktivitas seremonial menjadi kerja nyata yang terukur,” tegasnya.
Menurut Tomsi, Monev menjadi sarana belajar antar daerah dalam mengembangkan potensi lokal melalui kolaborasi dengan negara lain. Ia menekankan bahwa keberhasilan New Policy ini bergantung pada kesadaran kepala daerah untuk memanfaatkan alat evaluasi ini secara maksimal. “Kepala daerah harus menguasai Monev agar bisa mengambil keputusan yang berbasis data dan bukti nyata,” imbuhnya.
Salah satu contoh penerapan Monev adalah dalam proyek penguatan layanan dasar di daerah-daerah seperti Maluku dan Nusra. New Policy ini memastikan bahwa setiap program yang ditujukan kepada masyarakat memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, peran lembaga seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) semakin penting dalam mengawal proses kolaborasi yang lebih efektif.
Koordinasi Daerah dengan Pihak Asing
Kerja sama antara Pemda dan pihak luar negeri, seperti lembaga internasional atau negara donor, selama ini masih didominasi oleh pertukaran budaya dan kegiatan seremonial. New Policy Monev diharapkan mendorong pergeseran fokus ke tindakan konkret yang bisa memberikan dampak langsung, baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kerja sama menghasilkan output yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Tomsi.
Dalam forum tersebut, Tomsi juga menyebutkan bahwa Monev akan menjadi pedoman untuk menilai kinerja kepala daerah dalam menjalankan program kerja sama luar negeri. Ia menekankan pentingnya sosialisasi instrumen ini ke tingkat kecamatan dan desa, agar setiap lapisan pemerintahan bisa memahami dan mengaplikasikan New Policy secara tepat. “Ini bukan sekadar dokumen, tetapi alat untuk mengukur komitmen daerah dalam kebijakan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bimas menyampaikan bahwa Kemendagri siap memantau pelaksanaan New Policy ini di berbagai daerah, termasuk dalam program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Ia menilai Monev menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat.
