New Policy: DPR Prioritizes Bekasi Flyover Construction After KA Argo Bromo Anggrek-KRL Collision
New Policy – Menyusul kecelakaan maut antara kereta api KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Bekasi Timur pada 27 April 2026, anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan flyover di daerah tersebut sebagai bagian dari new policy pengembangan infrastruktur transportasi. Insiden ini mengakibatkan 16 korban jiwa, ratusan luka, dan mengganggu operasional kereta lintas Bekasi-Cikarang. New policy ini dianggap penting untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem transportasi di wilayah yang menjadi simpul utama di Jabodetabek.
Analisis Akar Masalah dalam Kecelakaan Bekasi
Keluhan Sudjatmiko menyoroti kepadatan lalu lintas yang mengakibatkan peningkatan risiko tabrakan di perlintasan sebidang. Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Bekasi, tetapi juga menjadi tantangan umum di kota-kota besar dengan infrastruktur yang terus berkembang. “Pembangunan flyover adalah solusi untuk memutus hubungan antara jalur jalan dan rel kereta yang rawan kecelakaan,” jelasnya dalam kunjungan kerja di Bekasi Timur. New policy ini seharusnya mengevaluasi kembali kebijakan transportasi yang selama ini dianggap kurang memadai.
“Kecelakaan beruntun yang dimulai dari insiden taksi Green SM hingga tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL menjadi bukti bahwa kawasan Bekasi membutuhkan new policy yang lebih komprehensif dalam mengelola mobilitas dan keamanan transportasi,” tambah Sudjatmiko. Ia menekankan bahwa pembangunan flyover tidak hanya mempercepat akses, tetapi juga mengurangi kemacetan dan potensi kecelakaan di daerah rawan.
Evaluasi Nasional sebagai Katalis Perubahan
Dalam new policy ini, DPR mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Sudjatmiko mengatakan, kecelakaan Bekasi menjadi momentum untuk merevisi kebijakan transportasi kota-kota besar. “New policy harus mencakup harmonisasi antara infrastruktur jalan raya dan rel kereta, serta mempercepat pengerjaan proyek yang selama ini tertunda,” terangnya.
“Tidak bisa lagi menunda-nunda. New policy ini harus segera diimplementasikan untuk menjamin keselamatan masyarakat,” ujar Sudjatmiko. Menurutnya, proyek flyover Bekasi menjadi prioritas karena menyentuh kebutuhan transportasi yang semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi di wilayah tersebut.
DPR juga menyarankan peningkatan pengawasan terhadap proyek pengerjaan infrastruktur. Anggota dewan tersebut menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk PT KAI, dinas perhubungan, dan pihak lokal, harus terlibat dalam new policy ini. “Kerja sama yang terpadu adalah kunci keberhasilan,” katanya, menambahkan bahwa tindakan cepat dari Basarnas, BPBD, dan petugas medis menjadi contoh yang baik dalam menghadapi situasi darurat.
Proyek Flyover Bekasi sebagai Tengah Pemulihan
Pembangunan flyover Bekasi dianggap sebagai bagian dari new policy nasional untuk memperbaiki sistem transportasi perkotaan. Menurut data yang dihimpun, proyek ini direncanakan sejak 2020, tetapi belum selesai karena keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlembaga. Kecelakaan pada 27 April 2026 menjadi pengingat bahwa proyek ini harus segera dipercepat. “Flyover Bekasi adalah prinsip new policy yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan raya serta perkeretaapian,” jelas Sudjatmiko.
Dengan selesainya flyover, harapannya adalah mengurangi waktu tunggu di perlintasan sebidang dan menghindari kecelakaan serupa. New policy ini juga diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan progres konstruksi. “Kita perlu melibatkan warga Bekasi dalam mengevaluasi keberhasilan new policy ini,” sarannya. Ia berharap proyek ini menjadi contoh bagus bagi kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa.
“New policy ini bukan hanya solusi sementara, tetapi juga langkah strategis untuk mengubah struktur transportasi jangka panjang. Flyover Bekasi harus menjadi titik awal,” tegas Sudjatmiko. Ia menyoroti pentingnya investasi besar dalam infrastruktur untuk mengikuti pertumbuhan kota yang pesat. Dengan new policy yang konsisten, ia yakin kemacetan dan risiko kecelakaan dapat dikurangi secara signifikan.
Selain flyover, Sudjatmiko juga menyarankan penguasaan sistem informasi real-time untuk memberi pengumuman kecelakaan atau gangguan lalu lintas. “Peningkatan sistem komunikasi akan mendukung new policy dalam menangani kepadatan transportasi,” imbuhnya. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan anggaran dan rencana untuk mempercepat pengerjaan proyek di tahun 2026 dan 2027.
