Kebijakan Subsidi Pribadi Kurang Strategis: Fokus pada Motor Listrik dan Kurangnya Perhatian pada Angkutan Umum
New Policy – Sebuah new policy dalam subsidi transportasi di Indonesia menarik perhatian publik karena dianggap kurang seimbang. Kebijakan ini memberikan insentif hingga Rp 500 miliar untuk pembelian motor listrik pribadi, sementara angkutan umum kehilangan prioritas. Dengan new policy ini, pemerintah mencoba mendukung transisi energi ke listrik, tetapi mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Insentif sebesar Rp 5 juta per unit diberikan untuk 100.000 kendaraan listrik, yang akan mulai berlaku pada Juni 2026.
Profil Penulis
Djoko Setijowarno, seorang akademisi di Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menjadi salah satu kritikus utama kebijakan new policy ini. Menurutnya, subsidi untuk motor listrik pribadi tidak efektif dalam mendorong mobilitas massal. Sebaliknya, sistem angkutan umum yang sudah ada justru lebih membutuhkan bantuan keuangan daripada terabaikan.
Arus Kebijakan yang Terkesan Tidak Efisien
Program new policy ini dianggap tidak optimal karena mengalokasikan dana ke sektor yang kurang prioritas. Saat ini, angkutan umum menghadapi tantangan serius, termasuk masalah perawatan infrastruktur dan tarif yang terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, masyarakat semakin beralih ke kendaraan pribadi, terutama motor listrik. Namun, kebijakan ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan transportasi massal yang lebih besar.
“Kebijakan new policy ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk fokus pada kebutuhan individual, bukan kelompok besar. Ini bisa berisiko memperparah kesenjangan antara penduduk kota dan pedesaan.”
Potensi Revitalisasi Jaringan Angkutan Umum
Jika dana Rp 500 miliar dialokasikan untuk angkutan umum, kebijakan ini bisa menjadi salah satu new policy terbaik dalam sejarah. Di 10 kota besar, angkutan umum sudah membutuhkan investasi besar untuk pemeliharaan dan ekspansi. Dengan dana yang sama, setiap koridor bisa diperkuat dengan 8-10 armada bus listrik, yang akan menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. New policy ini bisa mempercepat proses transisi energi.
Manfaat untuk Masyarakat dan Ekonomi
Subsidi angkutan umum memiliki dampak lebih luas dibandingkan subsidi motor listrik pribadi. Program ini tidak hanya menekan biaya transportasi masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi inflasi dan meningkatkan daya beli. Selain itu, new policy yang menargetkan angkutan umum lebih efisien secara fiskal karena menjangkau jutaan orang sekaligus. Kebijakan ini bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan rentan.
Kebijakan yang Menyasar Kebutuhan Masyarakat
Kebijakan new policy yang saat ini dijalankan dinilai tidak menyasar kebutuhan utama. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa subsidi untuk motor listrik bertujuan menurunkan emisi karbon, tetapi kebutuhan transportasi umum justru lebih mendesak. Banyak penduduk kota masih mengalami kesulitan memperoleh akses ke jaringan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau. New policy ini perlu diulang atau disesuaikan agar lebih inklusif.
Rekomendasi untuk New Policy
Pengusaha bus dan perwakilan masyarakat mengusulkan agar new policy ini diubah agar lebih seimbang. Mereka menekankan bahwa subsidi untuk angkutan umum justru lebih relevan, terutama di tengah krisis energi dan inflasi yang semakin tinggi. Selain itu, new policy yang fokus pada motor listrik pribadi bisa memperlebar kesenjangan antara kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
