New Policy: Edy Wuryanto Minta Kemenkes Perketat Regulasi CAPD untuk Layanan Cuci Darah
New Policy – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengusulkan penerapan new policy dalam pengaturan regulasi Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) agar pasien gagal ginjal tetap bisa memperoleh akses layanan cuci darah mandiri. Di tengah tantangan keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai defisit klaim hingga 108 persen, ia menekankan pentingnya Kemenkes memastikan CAPD tidak diabaikan sebagai pilihan terapi alternatif yang lebih efisien. Selain itu, Edy menyebut DPR akan terus memantau tiga fungsi utama yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk melindungi kesehatan pasien, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rentan.
Prioritas Rumah Sakit dan Potensi Kebutuhan Pasien
“Dari observasi kami, rumah sakit cenderung memilih Hemodialisis (HD) karena memberi keuntungan ekonomi lebih besar. Pasien gagal ginjal harus menjalani pengobatan 8 hingga 12 kali sebulan, yang membebani anggaran klaim. new policy diperlukan untuk memperkuat konsistensi regulasi CAPD yang sudah terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi beban anggaran,” ujar Edy Wuryanto dalam forum Indonesia Peritoneal Dialysis Patient Forum (INDOPD Forum) 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Kebutuhan penggunaan CAPD terus meningkat, namun metode ini masih kurang diminati dibandingkan HD. Edy mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit justru mengutamakan HD karena penyakit ini memberi pendapatan lebih besar. Hal ini berpotensi membuat CAPD tidak mendapat perhatian yang cukup, terutama untuk pasien yang tidak mampu secara finansial. new policy yang diusulkan bertujuan untuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan bagi semua kelompok pasien.
Kemenkes dan Program Pengembangan CAPD
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, mengakui bahwa adopsi CAPD di Indonesia masih rendah. Menurut data terkini, hanya sekitar 0,1 persen pasien gagal ginjal yang menggunakan CAPD, sementara HD mendominasi. Situasi ini menyebabkan pemborosan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan belanja untuk penyakit gagal ginjal meningkat dari di bawah Rp1 triliun pada 2020 menjadi Rp1,68 triliun pada 2024.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkes tengah memperkuat jejaring layanan uronefrologi melalui program pelatihan di 512 rumah sakit madya, 40 rumah sakit utama, dan 17 rumah sakit paripurna. new policy diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas rumah sakit dalam menyediakan CAPD secara lebih merata. Edy menambahkan bahwa kebijakan ini juga harus mempertimbangkan faktor pendidikan masyarakat dan kesadaran tenaga medis terkait manfaat CAPD dalam jangka panjang.
Kesenjangan Alokasi Anggaran dan Dampak pada Pasien
“Kesenjangan alokasi dana dialisis sangat signifikan. CAPD hanya mendapat Rp270 miliar dari total anggaran dialisis tahun 2025, sementara HD menyerap hingga Rp13,5 triliun. Ini menyebabkan sekitar 48 persen pasien gagal ginjal stadium akhir tidak bisa memperoleh layanan dialisis, dengan diperkirakan 60.000 hingga 90.000 orang meninggal setiap tahun karena akses cuci darah yang terbatas,” papar Tony Richard Samosir, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
KPCDI menyoroti bahwa alokasi anggaran yang tidak seimbang mempercepat pergeseran prioritas pengobatan. Dengan HD yang lebih mudah diakses dan terlihat lebih profitabel, CAPD terabaikan meski metode ini bisa mengurangi biaya perawatan jangka panjang. new policy diharapkan mampu mengubah paradigma ini dengan memperketat regulasi dan memastikan CAPD tetap menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Dukungan pemerintah dalam memperluas jaringan layanan uronefrologi juga menjadi kunci sukses penerapan new policy tersebut.
Manfaat CAPD dalam Menekan Anggaran dan Meningkatkan Kualitas Hidup
Edy Wuryanto menegaskan bahwa CAPD bukan hanya lebih hemat biaya, tetapi juga menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan HD. Metode ini memungkinkan pasien menjalani terapi di rumah, mengurangi risiko infeksi, dan memberi lebih banyak kebebasan dalam aktivitas sehari-hari. new policy yang diusulkan bertujuan untuk mengubah kebijakan kementerian kesehatan agar CAPD bisa lebih dikenal dan diterapkan secara luas.
Kemenkes juga mengajak pihak terkait seperti rumah sakit, dokter, dan pasien untuk bersama-sama mendorong new policy ini. Dengan meningkatkan edukasi dan infrastruktur, CAPD bisa menjadi solusi yang lebih efektif dalam menghadapi tekanan anggaran BPJS Kesehatan. Edy berharap regulasi yang lebih ketat dapat memastikan CAPD tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara optimal untuk melindungi pasien gagal ginjal di seluruh Indonesia.
Komitmen untuk Mencapai Keseimbangan dalam Kebijakan Kesehatan
Dalam menghadapi krisis keuangan BPJS Kesehatan, new policy terkait CAPD menjadi langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kualitas pelayanan dan efisiensi anggaran. Edy Wuryanto menegaskan bahwa kementerian kesehatan harus berperan aktif dalam menyiapkan regulasi yang memperkuat layanan CAPD, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki fasilitas untuk HD. new policy ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat CAPD, sehingga pasien bisa memilih terapi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
Komitmen Kemenkes untuk memperluas akses CAPD akan menjadi ujian nyata kebijakan new policy ini. Dengan anggaran yang lebih terarah, jumlah pasien yang bisa menggunakan CAPD diprediksi akan meningkat, sehingga mendorong pengurangan beban anggaran dialisis secara signifikan. Edy mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendorong penerapan new policy, demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien gagal ginjal di Indonesia.
