Sudaryono Larang Dapur MBG Pakai MinyaKita dan Gas LPG 3 Kg
Beritahitam.com – Sudaryono Larang Dapur MBG Pakai MinyaKita dan gas LPG 3 kilogram sebagai bagian dari kebijakan baru Badan Gizi Nasional. Program Makan Bergizi Gratis yang juga dikenal dengan nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini kini memiliki aturan ketat mengenai bahan pokok bersubsidi yang boleh digunakan. Kepala BGN menegaskan bahwa dapur-dapur yang menjalankan program MBG tidak boleh lagi menggunakan Minyakita, gas melon 3 kilo, maupun Beras Kita SPHP dalam proses memasak sehari-hari.
Alasan Ketatnya Aturan Bahan Subsidi
Kebijakan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat kurang mampu yang menjadi sasaran utama program bantuan bahan pokok. Sudaryono menjelaskan bahwa Minyakita, gas LPG 3 kg, dan Beras Kita SPHP telah dialokasikan khusus untuk rumah tangga prasejahtera. Penggunaan bahan-bahan tersebut untuk keperluan MBG dianggap tidak tepat karena dapat mengurangi ketersediaan bagi yang membutuhkan.
“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras Beras Kita SPHP,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Senin, 27 Juli 2026.
Program MBG sendiri dirancang sebagai stabilisator pasokan dan harga di tingkat paling bawah. Sudaryono menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan flooring price agar peternak dan petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Dengan demikian, penggunaan bahan subsidi untuk MBG harus disesuaikan dengan tujuan strategis program ini.
Mekanisme Sanksi bagi Pelanggaran
Bagi dapur MBG yang melanggar aturan penggunaan bahan subsidi, BGN akan menerapkan sanksi bertahap. Peringatan tertulis akan diberikan terlebih dahulu sebagai bentuk teguran resmi. Namun, jika dapur tersebut masih bersikeras atau ngeyel setelah diberi peringatan, maka dapur tersebut akan ditutup secara permanen.
“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan minyak kita itu nanti kita akan beri surat akan kita beri teguran surat peringatan,” ujarnya.
“Kalau memang ngeyel, bandel ya kita tutup dapurnya ya, tidak boleh memakai barang subsidi,” ujar Sudaryono dengan tegas.
Stabilisasi Harga Telur Tetap Prioritas
Selain aturan bahan pokok, Sudaryono juga menyinggung soal harga telur yang sempat turun drastis di pasaran. Ia menyebutkan bahwa harga di tingkat kandang seharusnya berada pada HAP Rp25.000, namun sempat merosot menjadi sekitar Rp12.000 hingga Rp15.000. Meskipun harga pasar turun, kepala dapur tetap diwajibkan membeli telur sesuai harga acuan pemerintah.
Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak dari kerugian yang signifikan. Sudaryono mengingatkan seluruh pihak untuk tetap membeli telur sesuai harga acuan meskipun kondisi pasar menunjukkan penurunan.
“Saya ulangi, nanti kalau Anda ketemu harga telur lagi murah sekali, beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah,” tegasnya.
Pembenahan Program MBG Secara Menyeluruh
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono menyampaikan berbagai tindakan tegas untuk pembenahan tata kelola dan pengawasan program MBG. Hingga kini, sebanyak 833 dapur MBG telah ditutup akibat kasus keracunan dan ketidaksesuaian IPAL. Selain itu, 261 pegawai diberhentikan dan 883 dapur MBG disuspen permanen.
Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai penstabil harga dan pasokan di tingkat dasar. Sudaryono Larang Dapur MBG Pakai bahan subsidi bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk keberlanjutan program.
