Kilas Kementerian

Special Plan: Perkuat Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Insentif Fiskal bagi Pemda Berprestasi di Maluku dan Nusra

Perkuat Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Insentif Fiskal bagi Pemda Berprestasi di Maluku dan Nusra Special Plan - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Desk Kilas Kementerian
Published Mei 20, 2026
Reading time 4 minutes
Conversation No comments

Perkuat Kinerja Daerah, Kemendagri Beri Insentif Fiskal bagi Pemda Berprestasi di Maluku dan Nusra

Special Plan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra), yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026). Dalam acara tersebut, pihak Kemendagri memberikan penghargaan serta insentif fiskal kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berkinerja baik dalam berbagai sektor. Langkah ini dianggap sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja daerah. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda.

Strategi Dukungan Pemerintah Pusat

Penghargaan dan insentif fiskal diberikan sebagai alat strategis untuk memotivasi daerah meningkatkan keberhasilan pembangunan. Tito menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar satu triliun rupiah digunakan untuk insentif ini, dengan alasan bahwa tugas Kemendagri menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah memberikan pengawasan serta pembinaan kepada daerah. “Kita perlu menarik perhatian dan memacu semangat daerah agar lebih berprestasi,” ujarnya dalam sambutan.

“Kalau itu sudah biasa, yang trofi sama sertifikat. Jadi hadiahnya dalam bentuk insentif fiskal, dan kemudian kita tentu berpikir, selama ini diberikannya di tingkat nasional. Kalau nasional, nanti pertandingannya enggak fair,”

Dalam menjelaskan konsep ini, Tito menggunakan analogi “carrot” dan “stick” sebagai cara menggambarkan pendekatan Kemendagri dalam mengelola daerah. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menilai kinerja daerah secara kritis, tetapi juga memberikan penghargaan langsung yang berdampak pada penguatan anggaran daerah. Menurutnya, pendekatan ini penting agar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tidak kalah dalam kompetisi.

Kesetaraan dalam Pembandingan Daerah

Tito menyoroti bahwa penghargaan tingkat nasional sering kali diunggulkan oleh daerah dengan sumber daya keuangan besar. “Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga [tingkat] kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai,” terangnya. Oleh karena itu, penghargaan regional diharapkan bisa menjadi jalan untuk menjamin adilnya pembandingan antar daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemendagri juga memperkenalkan metode penilaian yang lebih transparan. Misalnya, data pengangguran yang menjadi acuan dalam kategori tertentu diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bisa dipastikan valid dan dapat diakses oleh semua daerah. Langkah ini diharapkan mendorong daerah berkinerja baik untuk terus meningkatkan inovasi dan keberhasilan mereka.

Daftar Pemda Penerima Penghargaan

Dalam kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Kabupaten Pulau Morotai menjadi pemenang pertama, sementara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Tengah masing-masing meraih posisi kedua dan ketiga. Untuk tingkat kota, Kota Ternate dianggap sebagai daerah terbaik. Sementara di tingkat provinsi, Provinsi Maluku Utara diberikan penghargaan atas pencapaian terbaik.

Kategori Creative Financing menunjukkan prestasi daerah dalam pengembangan finansial kreatif. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Lombok Barat menjadi yang terbaik, diikuti oleh Lombok Timur dan Halmahera Selatan. Kota Mataram meraih penghargaan untuk kategori ini di tingkat kota. Dalam tingkat provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pemenang. Menurut Tito, insentif fiskal ini bisa digunakan untuk memperkuat pengelolaan APBD daerah.

Sementara di kategori Pengendalian Inflasi, Kabupaten Sumba Timur menjadi pemenang pertama, diikuti oleh Bima dan Maluku Tenggara. Kota Tual dan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengantarkan pemenang di tingkat kota dan provinsi masing-masing. Dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, Kabupaten Lembata, Alor, dan Sikka masing-masing meraih penghargaan pertama, kedua, dan ketiga.

Program Bedah Rumah BSPS

Dalam rangkaian acara tersebut, Kemendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bedah Rumah BSPS di Wilayah Maluku-Bali-Nusra. Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah secara langsung. “Program ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah,” kata Sirait saat memberikan sambutan.

Penghargaan untuk kategori-kategori ini diserahkan secara simbolis oleh sejumlah pejabat. Misalnya, penghargaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting diberikan oleh Menteri PKP, sementara penghargaan di tingkat provinsi diserahkan langsung oleh Tito sendiri. Selain itu, Tito juga memperkenalkan bahwa penghargaan regional memungkinkan daerah kecil dan menengah memiliki peluang yang sama untuk menunjukkan pencapaian mereka.

“Kita ambil kategori yang ringan, tetapi data yang digunakan sudah pasti ada. Data pengangguran, misalnya, diambil dari BPS, sehingga tidak ada yang meragukan,”

Acara ini menunjukkan komitmen Kemendagri dalam mendorong pengelolaan daerah yang lebih baik. Dengan insentif fiskal, Pemda yang berhasil dapat menggunakan dana tambahan untuk mempercepat proyek-proyek penting, seperti pembangunan infrastruktur atau layanan sosial. Selain itu, ini juga menginspirasi daerah lain untuk terus berupaya meningkatkan kinerja mereka.

Keterlibatan DPR RI dalam Evaluasi Daerah

Salah satu kegiatan simbolis yang dilakukan selama acara ini adalah penyerahan penghargaan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Keterlibatan lembaga legislatif ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh institusi lain. “Kita harapkan program ini menjadi pemicu perbaikan berkelanjutan di seluruh Wilayah Maluku dan Nusra,” ujar Karsayuda.

Program insentif fiskal ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya penghargaan, daerah yang berkinerja baik akan lebih termotivasi untuk terus mengoptimalkan anggaran dan berbagai program yang mereka jalankan. Tito menambahkan bahwa insentif ini bukan hanya sebagai apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan untuk menciptakan inovasi dan keberhasilan yang lebih signifikan.

Dalam kesimpulan, acara ini menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen pada peningkatan kinerja daerah melalui pendekatan yang lebih adil dan transparan. Dengan adanya penghargaan regional, daerah dengan kapasitas anggaran terbatas memiliki kesempatan untuk bersaing secara sehat, dan insentif fiskal menjadi alat penting untuk mendorong peningkatan kual

Leave a Comment