Latest Program: APPMBGI Dorong Evaluasi Total Tata Kelola MBG, Hak dan Keselamatan Siswa Jadi Prioritas Utama
Latest Program – Jakarta — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama beberapa tahun dinilai masih perlu diperbaiki dalam aspek tata kelola. Beberapa masalah seperti kesenjangan dalam distribusi makanan, kurangnya standar keamanan pangan, dan rendahnya transparansi pengelolaan menjadi sorotan utama. Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada siswa, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.
Persoalan Kritis dalam Sistem MBG
Dalam pernyataannya, Sabtu (23/5/2026), Rivai menyatakan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap MBG karena beberapa insiden yang terjadi. “Kita perlu strategi menghadapi perkembangan terkini terkait isu MBG yang semakin sering ditentang oleh masyarakat,” ujarnya. Masalah utama yang diungkapkan termasuk kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi di lapangan, serta risiko keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, kebijakan yang terlalu terpusat dinilai menghambat respons cepat dari pihak terkait, terutama di tingkat sekolah.
Adanya dana hingga belasan triliun rupiah yang diklaim mengendap di Yayasan BGN juga menjadi fokus evaluasi. KPK menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa.
Langkah Strategis untuk Perbaikan MBG
Untuk mengatasi keluhan dan meningkatkan kualitas program, APPMBGI menyarankan adanya audit menyeluruh serta evaluasi terpadu yang melibatkan Pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN). Rivai menekankan bahwa audit ini harus mencakup pengelolaan anggaran hingga proses operasional di dapur umum. “Kita perlu mengubah sistem yang terlalu terpusat menjadi lebih dekat dengan lingkungan lokal,” tuturnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan setiap sekolah memiliki tanggung jawab penuh dalam memantau kualitas makanan yang diberikan.
Langkah desentralisasi juga diusulkan dengan melibatkan tenaga gizi daerah dan lembaga sertifikasi yang diakui. Rivai menyebutkan bahwa dengan peningkatan keterlibatan pihak lokal, pengawasan kualitas pangan bisa lebih optimal. Selain itu, penguatan standar keamanan pangan menjadi prioritas, terutama setelah sejumlah kasus keracunan menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan protokol higienitas. “Hak dan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap evaluasi,” tegasnya.
Transparansi informasi kepada publik juga dianggap kunci untuk memperbaiki persepsi terhadap MBG. Dengan dibukanya data dan proses pengelolaan, masyarakat dapat lebih mudah memantau efektivitas program. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat kritik terhadap MBG terus mengalir dan menuntut respons yang cepat dari pihak berwenang. APPMBGI menyarankan pembuatan laporan berkala yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas.
Dalam konteks Latest Program, reformasi tata kelola MBG harus didukung oleh kebijakan yang lebih fleksibel. Rivai menambahkan bahwa penguasaan teknologi dan digitalisasi dalam manajemen makanan gratis bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. “Penggunaan sistem digital untuk memantau distribusi dan penggunaan dana akan memudahkan evaluasi,” katanya. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mencegah terulangnya kekurangan di masa depan.
