Hasil Pertemuan: Sudirman Said Tegaskan Negara Hukum Hanya Jadi Instrumen Kekuasaan
Meeting Results – Dalam hasil pertemuan diskusi publik yang diadakan di Universitas Paramadina, Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri, mengkritik kelemahan sistem negara hukum Indonesia yang kini digunakan sebagai alat politik pemilu. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan majalah The Economist yang berjudul “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Hasil pertemuan ini menggarisbawahi ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan.
Struktur Tata Kelola Terancam oleh Politik Jangka Pendek
Sudirman Said menyoroti bahwa kekacauan dalam tata kelola pemerintahan terjadi selama sepuluh tahun terakhir, sehingga peran lembaga-lembaga kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin dipertanyakan. Menurutnya, alih-alih menjadi pelindung keadilan, negara hukum justru dipakai untuk memperkuat dominasi kekuasaan politik. “Negara hukum dan daulat rakyat yang semula menjadi penggerak distribusi kekayaan, kini semakin terkikis dan hanya menjadi sarana memperoleh, mengumpulkan, serta mempertahankan kekuasaan,” jelas Sudirman, Jumat (22/5/2026), dalam hasil pertemuan tersebut.
Hasil pertemuan ini juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan dan aturan main terus dilakukan demi keuntungan politik jangka pendek. Sudirman menegaskan bahwa keputusan penting sering diambil tanpa pertimbangan matang, hanya untuk memperoleh dukungan publik sebelum pemilu. “Intervensi keuangan mencapai Rp500-an triliun lebih untuk pasar bukan membangun kepercayaan, justru merusaknya,” tambahnya, mengkritik kebijakan ekonomi yang dipandang tidak konsisten dan dipengaruhi oleh kekuasaan politik.
Krisis Struktural yang Mengancam Demokrasi
Dalam hasil pertemuan, Sudirman Said menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia kehilangan inti substansi karena kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini membuat keputusan politik terasa lebih berbobot kekuasaan daripada keadilan. “Dalam tata kelola yang rusak, lembaga-lembaga independen sering dinonaktifkan atau dijadikan alat kampanye,” ujarnya. Sudirman menekankan bahwa krisis ini tidak hanya terjadi di tingkat ekonomi, tetapi juga merusak integritas demokrasi dan kredibilitas institusi negara.
Hasil pertemuan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang. Sudirman meminta agar seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah dan media, lebih aktif dalam memantau kebijakan yang diambil. “Pemulihan kepercayaan publik menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis tata kelola saat ini. Semua pihak, terutama yang memiliki wewenang, harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi,” tambahnya, dalam hasil pertemuan yang disiarkan oleh berbagai media lokal.
“Negara hukum yang seharusnya menjadi fondasi keadilan, kini hanya menjadi alat yang bisa diatur sesuai kebutuhan politik. Kita harus segera memperbaiki struktur tata kelola agar kekuasaan tidak lagi menjadi monopoli individu,” ujar Sudirman Said dalam hasil pertemuan tersebut.
Dampak pada Masyarakat dan Ekonomi
Hasil pertemuan juga mengungkapkan bahwa kekacauan dalam tata kelola berdampak nyata pada masyarakat. Sudirman menyoroti kehilangan kepercayaan warga atas sistem yang dulu dianggap adil dan transparan. “Kita seperti berjalan di dalam lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin terjerat,” katanya, menegaskan bahwa kesan negara hukum sebagai instrumen kekuasaan memicu perasaan tidak adil di kalangan masyarakat.
Di sisi ekonomi, hasil pertemuan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan mencapai skala besar, mencapai triliunan rupiah, tetapi tidak mampu membangun stabilitas. Sudirman menilai bahwa dampaknya justru merusak kepercayaan publik dan menyebabkan krisis ekonomi yang semakin dalam. “Selama ini kita terbiasa menilai kebijakan berdasarkan hasil, tetapi kini harus menilai cara pengambilan kebijakan itu sendiri,” tegasnya, dalam hasil pertemuan yang menjadi bahan refleksi nasional.
Hasil pertemuan ini menambahkan bahwa tata kelola yang rapuh memperparah risiko ekonomi dan demokrasi Indonesia. Sudirman Said mengingatkan bahwa keadaan seperti ini bisa berujung pada kehilangan kepercayaan rakyat terhadap sistem tata kelola yang berlangsung. “Dalam pemilu, rakyat menjadi korban kekuasaan yang dioperasikan tanpa pertimbangan keseimbangan,” katanya, menegaskan bahwa hasil pertemuan ini adalah katalis untuk perubahan menuju sistem yang lebih adil dan transparan.
