Kapolri Sampaikan Strategi Pembangunan 1.500 SPPG Polri Tahun 2026
Key Strategy – Dalam Key Strategy pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri untuk tahun 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan rencana strategis untuk memperluas akses gizi secara merata ke berbagai wilayah Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran kepolisian dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani.
“Dengan membangun 1.500 SPPG, Polri ingin menciptakan ekosistem makanan yang lebih sehat dan berkualitas di seluruh Indonesia,” ungkap Sigit dalam acara groundbreaking Gudang Ketahanan Polri dan peluncuran operasional 166 SPPG di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Key Strategy ini berfokus pada penguatan infrastruktur SPPG sebagai solusi multidimensi untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Sigit menjelaskan bahwa 33 SPPG saat ini sudah beroperasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang menjadi prioritas dalam upaya mendorong keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keterlibatan Polri dalam 33 SPPG di wilayah 3T menunjukkan komitmen untuk menjangkau masyarakat yang lebih rentan terhadap ancaman gizi buruk,” katanya.
Dengan memperluas jumlah SPPG, Kapolri menargetkan pengurangan angka defisit gizi di Indonesia seiring peningkatan keterlibatan kepolisian dalam sektor kesehatan masyarakat.
Langkah Strategis Kepolisian untuk Efisiensi dan Lingkungan
Sebagai bagian dari Key Strategy untuk meningkatkan efisiensi operasional, Sigit mengungkapkan bahwa 47 SPPG telah menerapkan Gas Alam Kompressed (CNG) sebagai sumber energi utama.
“Penggunaan CNG di 47 SPPG adalah inisiatif yang berdampak signifikan pada lingkungan dan biaya operasional,” jelasnya. “Ini juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang sejalan dengan komitmen nasional untuk ketahanan energi.”
Adopsi CNG dipercaya dapat membantu menekan emisi karbon dan menghemat anggaran, sekaligus mendukung konsep kemandirian pangan yang menjadi tujuan utama dari program SPPG.
Kapolri menekankan bahwa pengembangan SPPG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal. “Setiap SPPG diharapkan menjadi pusat pelayanan yang mampu beroperasi secara mandiri, dengan dukungan dari koperasi dan UMKM,” tambahnya. Key Strategy ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam produksi dan distribusi makanan sehat.
Keterlibatan Presiden dalam Mendorong Pelaksanaan Program
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap Key Strategy yang dijalankan Kapolri.
“MBG adalah program yang sangat strategis bagi masa depan bangsa, sehingga pelaksanaannya harus dipantau secara ketat,” tegas Prabowo dalam acara yang sama.
Presiden mengingatkan bahwa program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan kolaborasi antar lembaga dan komitmen masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada transparansi dan pengawasan yang ketat. “MBG harus dijalankan dengan integritas, karena sangat penting bagi rakyat,” tambahnya. Key Strategy pembangunan SPPG Polri diharapkan menjadi model yang dapat diikuti oleh pihak lain, seperti lembaga pendidikan dan organisasi sosial, dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat.
Dalam Key Strategy ini, Kapolri juga menyebutkan bahwa peningkatan kuantitas SPPG akan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. “Setiap SPPG harus menjadi pusat pembelajaran dan keterampilan bagi masyarakat, terutama untuk memperkenalkan pola makan yang seimbang,” jelas Sigit. Tahun 2026 dijadwalkan sebagai tahun kritis dalam upaya mencapai target 1.500 SPPG, dengan prioritas diberikan pada daerah-daerah yang masih memerlukan bantuan pangan.
Kapolri menyoroti bahwa SPPG bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan perekonomian di daerah 3T. “Program ini bisa memperkuat ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan produksi pertanian yang lebih efektif,” terangnya. Key Strategy pembangunan SPPG diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun kesejahteraan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan inflasi pangan.
